OKI (Sumsel), Utarapost.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali tuai sorotan. Pasalnya, Disdik OKI mengeluarkan atau menggunakan anggaran yang fantastis untuk pembayaran jasa konsultan bangunan.
Dengam nilai anggaran jasa kontrak konsultan yang dikeluarkan Disdik OKI sebesar Rp 800 juta, menuai tanda tanya atas banyaknya bangunan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten OKI yang memprihatinkan.
Seperti halnya SD Negeri 2 Pangarayan, Kecamatan Tanjung Lubuk, hingga saat ini kondisi bangunan sekolah tersebut masih belum terjamah bantuan dari Pemerintah Kabupaten OKI.
Kerusakan parah bangunan sekolah tersebut telah terjadi sejak November 2023. Sementara, kekurangan fasilitas ruang belajar menjadi kendala bagi siswa SDN 2 Pangarayan.
Ironisnya, pihak sekolah sendiri telah melaporkan keadaan bangunan sekolah yang nyaris roboh sebanyak lima kali ke Disdik OKI.
Beberapa bangunan sekolah tak layak pakai juga terdapat di Kecamatan Tulung Selapan. SDN 2 Rantau Lurus hingga pernah ambruk di tahun 2021 dan berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa bantuan apapun.
Pengamat Pendidikan Universitas Sriwijaya, Prof. Syarif Hidayatullah, mengatakan besarnya anggaran nominal jasa konsultan yang dikeluarkan Disdik OKI, tentunya warga menaruh ekspektasi besar terhadap kondisi bangunan sekolah yang ada di OKI.
“Untuk apa mengeluarkan dana sebesar Rp. 800 juta, kalau masih banyak sekolah yang tak layak,” katanya, Senin (12/8).
Dengan tegas Syarif mengungkapkan, dana tersebut sebaiknya dialokasikan untuk renovasi bangunan sekolah yang rusak.
Lanjutnya, pada umumnya dana yang digunakan untuk renovasi ataupun perbaikan bangunan SD dan SMP menggunakan Dana Anggaran Khusus (DAK) yang dikucurkan langsung dari pemerintah pusat.
“Bahaya kalau DAK itu disalahgunakan. Tentu ada laporan pertanggungjawaban terkait bangunan mana saja yang direnovasi dari dana DAK itu,” ujarnya.
Menurut Syarif, kejelasan akan penggunaan jasa konsultan, harus tertuang pada laporan kerja pihak pengemban jasa. “Pasti ada laporan siapa konsultan pajak yang diberi tugas, bangunan apa saja yang dibangun atau sekolah mana yang menjadi bahan observasi si konsultan pajak,” ucapnya.
Syarif berharap, tatanan pendidikan di Indonesia khususnya di daerah ataupun kabupaten saat ini tengah menjadi sorotan. Ia menyebutkan, tidak sedikit kabupaten di Sumsel yang masih tidak tepat dalam menggunakan anggaran negara.
“Baik itu Dana BOS atau bahkan Dana DAK. Sudah waktunya stakeholder lainnya, seperti pers, LSM atau bahkan akademisi mengambil peranan untuk mengawasi penggunaan anggaran negara ini,” pungkasnya.
Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Dinas Pendidikan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) H.M Lubis,SKM.,M.Kes saat dikonfirmasi belum bersedia memberikan tanggapannya
Sementara Kepala Bidang tingkat Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, Tarmudi saat dikonfirmasi via whatsapp memblokir kontak awak media hingga berita ditayangkan. (her)
