Lombok Utara (NTB), Utarapos.com – Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH secara resmi mengukuhkan Kepengurusan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Lombok Utara (KLU) masa khidmat 2024-2027, yang dirangkaikan dengan penyusunan Roadmap FPRB berlokus di Lotara Point pada Senin (4/11/2024). terpantau turut hadir juga Kepala BPBD KLU M.Zaldy Rahadian ST, perwakilan SKPD terkait serta undangan lainnya.
Adapun struktur kepengurusan FPRB KLU diketuai oleh Ketua Budiawan SH, Wakil Ketua Asmadi, Sekretaris Marianto dan Samsul Muhyin selain itu juga FPRB KLU dibantu oleh beberapa Divisi seperti Divisi Advokasi dan Kerjasama Kelembagaan, Divisi Pengembangan Sumber Daya, serta Divisi Litbang dan Publikasi.
Dalam laporannya Ketua FPRB KLU Budiawan menyampaikan sesuai dengan hasil musyawarah bersama yang dilakukan beberapa bulan lalu telah disepakati menunjuk dirinya sebagai Ketua FPRB KLU Masa Bhakti 2024-2027.
“Dalam kepengurusan FPRB yang sekarang masih diisi oleh kepengurusan FPRB sebelumnya hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi dalam mengatasi kebencanaan di KLU,”tuturnya.
Bidoawan menyebutkan, dimana terkait dengan kegiatan dilakukan ini tertuang dalam sebuah regulasi peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara (Perda KLU) Nomor 5 tahun 2013.
“Inilah nanti yang menjadi substansi sehingga bisa melakukan kerja-kerja teknis dengan pihak terkait lainnya untuk bersinergi termasuk juga dengan pemerintah desa” imbuhnya
Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan roadmap, Tambah Budiawan, FPRB KLU banyak dibantu dan didampingi oleh Siap Siaga bencana kemitraan Indonesia Australia serta pemerintah daerah termasuk juga beberapa kegiatan yang dilakukan sebelumnya.
“Dengan terbentuknya kepengurusan yang baru diharapkan mampu bekerja bersama dalam melaksanakan program maupun kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan,” harapnya
Sementara itu Kalaksa BPBD KLU Zaldy Rahadian menyampaikan Kepengurusan FPRB KLU, sebagai wadah untuk bersinergi dan berkolaborasi terkait dengan menekan kebencanaan di Lombok Utara dan nanti sebagai mitra Pemerintah Daerah melayani masyarakat terkait dengan kebencanaan.
“Dari 14 bencana di Indonesia, 11 diantara bencana tersebut ada di daerah kita baik alam dan bencana non alam. Tingkat resiko terkait kebencanaan yang masih sangat tinggi di KLU,” beber Zaldy
Dalam pada itu Bupati Djohan Sjamsu mengatakan, sebagai daerah yang rentan terhadap bencana, KLU memiliki tantangan besar dalam mengelola risiko bencana
“Sebelumnya Lombok Utara mengalami berbagai bencana alam maupun non alam yang berdampak bagi masyarakat dan perekonomian” sebut Bupati dua periode itu
Menurut orang nomor satu di gumi Tioq Tata Tunaq ini, penyusunan Roadmap ini adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem pengurangan risiko bencana yang lebih efektif dan terintegrasi
“Roadmap sebagai panduan bagaimana tata kelola yang lebih baik dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana” tekannya
Dikataknya, melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan sistem yang bersifat responsif terhadap bencana dan juga proaktif dalam upaya mitigasi
“Jika dilihat lembaga-lembaga yang bergerak dibidang kebencanaan sangat lengkap, baik dari pemerintah maupun relawan sudah terbentuk” terang Djohan Sjamsu
Lebih lanjut kata Bupati Djohan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang tentunya bisa membuat kesadaran dan pengetahuan tentang risiko bencana.
Bupati meyakini, pengurus FPRB mampu menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana.melalui berbagai program dan kegiatan
“Jadiakn momentum ini untuk berdiskusi secara aktif, saling bertukar pikiran, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang akan membawa dampak positif bagi masyarakat KLU,”tutupnya.(ril)
