Lombok Utara (NTB), Utarapos.com – Desa Malaka yang berada Kabupaten Lombok Utara (KLU), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu dari Delapan desa di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi ASTA Aksi Peduli Sampah yang di selenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI yang berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI. Momentum ini bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, dengan melibatkan pemerintah , masyarakat, organisasi lingkungan, pelajar, serta aparatur pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI Rosa Vivien Ratnawati, S.H., MSD., Direktur Jendral Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT RI Drs. Samsul Widodo, M.A.,Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH., Para anggota Forkopimda KLU serta undangan lainnya bertempat di Terminal Teluk Nara Desa Malaka Kecamatan Pemenang, KLU Sabtu (15/2/2025).
Dalam sambutan penerimaannya Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH menyampaikan ucapan selamat datang kepada Perwakilan Kementerian di Kabupaten Lombok Utara.
“Mewakili masyarakat KLU saya ucapkan selamat datang di Gumi Tioq Tata Tunaq Kabupaten Lombok Utara, semoga kehadiran sebagai upaya peduli lingkungan dan komitmen kita bebas dari sampah,” tutur Bupati Djohan dihadapan tamu undangan yang hadir.
Bupati Djohan juga mengajak kepada masyarakat di desa untuk berpartisipasi meningkatkan kesadaran untuk dapat memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi.
“Semoga dengan kehadiran kedua Kementerian ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta mewujudkan masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan,”tutupnya.
Pada kunjungan tersebut Dirjen percepatan Pembangun Daerah Tertinggal Drs. Samsul Widodo, M.A menyampaikan bahwa dana desa sejak tahun 2015 hingga 2025 mencapai total 600 Triliun dan setiap tahun terkumpul 71 Triliun untuk 75.265 desa.
“Dana Desa wajib digunakan untuk Ketahanan pangan sebanyak minimal 20 Persen dan maksimal untuk BLT 15 Persen sedangkan untuk Operasional desa sebanyak 3 persen, sisanya bisa untuk desa wisata dan desa bebas sampah,” imbuhnya
Lebih lanjut Dirjen Samsul menyampaikan bahwa agar semua stekholder mendorong terbentuknya Desa Wisata yang bebas sampah sehingga adanya koordinasi internal di Kabupaten Kabupaten bisa terbangun yang tersebar di seluruh desa agar menjadi Desa Wisata yang bebas sampah.
“ Diharapkan koordinasi antara desa dan Pemda juga dapat terhubung sehingga harapan kita bersama semua desa menjadi desa wisata yang bebas sampah,”harapnya.
Dalam pada itu, ditempat yang sama Sestama Kementerian Lingkungan Hidup RI Rosa Vivien Ratnawati, S.H., MSD menjelaskan, bahwa sampah di indonesia mencapai 56,3 Juta ton pertahun sehingga sangat penting perlunya kerjasama untuk bersama sama mengajarkan pada anak anak sejak usia dini cara memilah sampah organik dan anorganik
“Untuk menyambut Hari peduli Sampah Nasional pada 21 februari diadakanlah kolabarasi ini dari kementerian Lingkungan hidup, kementerian Percepatan pembangunan daerah tertinggal, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah daerah KLU, ada 8 Desa di daerah Indonesia yang mengadakan aksi desa bebas sampah pada hari ini,”bebernya.
Dalam acara Aksi Desa Bebas Sampah ini juga di kukuhkan lima kader sadar sampah, penyerahan komposter kepada lima kader sadar sampah untuk mengelola sampah, penyerahan sarana bank sampah induk kepada Pemda KLU.(red)
