Jakarta (DKI), Utarapos.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar rutin turun mengecek harga pangan ke pasar. Upaya ini penting untuk mengendalikan harga yang berdampak terhadap laju inflasi.
Berdasarkan data Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri pada bulan April 2025, Tomsi mengungkapkan, dari seluruh kabupaten/kota, baru 44 di antaranya yang melakukan sidak ke pasar. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemda dalam melakukan pengendalian harga. Ia lantas mempersilakan Pemda mengklarifikasi jika daerahnya belum terdata.
“Yang jelas teman-teman Pemda (kabupaten/kota) yang turun dan sidak ke pasar mengecek harga-harga ini baru 44,” jelasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (28/4/2025) seperti disadur media ini dari rilis pers Puspen Kemendagri.
Lebih lanjut, Tomsi membeberkan jumlah daerah yang telah berkoordinasi dengan daerah penghasil untuk memenuhi ketersediaan pangan. Berdasarkan sumber data serupa, langkah tersebut baru dilakukan oleh 10 kabupaten/kota.
“Yang lainnya baru hanya mengecek yang rapat-rapat tapi tindak lanjutnya belum ada,” ujarnya.
Sementara itu, pencanangan gerakan menanam baru dilakukan oleh 30 kabupaten/kota. Meskipun baru sebatas pencanangan, hal itu menunjukkan daerah tersebut memiliki kemauan untuk mengatasi permasalahan harga pangan, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat.
Ditegaskan Tomsi, Pemda harus berusaha keras melayani masyarakat, termasuk dalam pengendalian harga. Data yang ditunjukkannya menggambarkan masih sangat sedikit daerah yang berupaya optimal mengendalikan harga. Dirinya kemudian berharap, kepala daerah yang baru dapat bekerja lebih optimal dalam melaksanakan visi dan misinya.
“Tolong upaya-upaya langkahnya kita tunggu dan kita pantau,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi pun berdialog dengan sejumlah Pemda yang memiliki harga beberapa komoditas pangannya berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyarankan beberapa langkah yang perlu dilakukan Pemda dalam menangani persoalan tersebut, salah satunya dengan rutin turun ke pasar dan bekerja sama dengan daerah penghasil.
Forum rakor pengendalian inflasi daerah tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.
Turut pula bergabung secara virtual sejumlah narasumber lain, antara lain perwakilan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI. Forum ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran Pemda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat terkait lainnya. (djn)
