Lombok Utara (NTB), Utarapos.com — Bertempat di Aula Kantor Desa Kayangan, pemerintah desa (Pemdes) setempat menggelar musyawarah desa (Musdes) Penetapan Indeks Desa (ID) tahun 2025, (28/5/2025).
Kepala Desa Kayangan, Edi Kartono, S.E, menyampaikan bahwa hasil penginputan kuisioner Indeks Desa (ID) tahun 2025 memperlihatkan Desa Kayangan kembali menyandang kategori desa mandiri.
“Alhamdulillah, ID desa kita mengalami peningkatan jumlah poin dibandingkan tahun 2024,” ujarnya.
Dengan kembali berstatus desa mandiri, kata Edi, Pemdes Kayangan akan mengoptimalkan pelayanan di berbagai bidang layanan kepemerintahan, seperti pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas perangkat desa maupun lembaga-lembaga desa lainnya. Selain itu, kapasitas sektor ekonomi, pertanian, peternakan, kelautan, sosial budaya, dan kesehatan lingkungan perlu terus ditingkatkan secara gradual dari tahun ke tahun.
“Semua hal tersebut menjadi indikator dalam menentukan point Indek Desa (ID),” jelasnya.
Dibeberkannya, bahwa ada beberapa bidang yang menjadi pendukung status desa mandiri, di antaranya bidang layanan publik yang dekat dan cepat mulai dari layanan kesehatan di puskesmas, poskesdes dan di posyandu. Kemudian ada pusat pendidikan yang dekat dengan keberadaan SD, SMP/MTs, SMA dan Pondok Pesantren di Desa Kayangan.
Dibidang kamtibmas, sebut Edi, ada Polsek dan Danramil termasuk pos pemadam kebakaran. Sejumlah bidang tersebut telah mendukung kondusifitas kamtibmas di wilayah desa setempat.
Berikutnya dibidang ekonomi, Desa Kayangan memiliki sejumlah pusat perekonomian yang telah berperan penting terhadap ID, seperti alfamart, toko-toko besar dan kios-kios. Kecuali itu, tersedianya akses permodalan simpan pinjam melalui Kantor BPR LKP, Pegadaian, ATM-ATM, dan Kantor Bank NTB Syariah. Semua lembaga tersebut berada di wilayah Desa Kayangan.
“Perputaran ekonomi masyarakat di Desa Kayangan sangat baik, karena kemudahan akses berbelanja dan menabung,” jelasnya lagi.
Selanjutnya bidang pertanian, peternakan, dan kelautan menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa untuk penopang kebutuhan sehari-hari warga. Tak hanya itu, ada pula warga dengan profesi pegawai kantoran, pengusaha dan penyedia layanan jasa.
Namun demikian, walaupun berstatus desa mandiri, ia mengakui pendapatan asli desa (PADes) Desa Kayangan saat ini masih minim serta masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah.
Ke depan, dirinya berharap rencana Presiden Prabowo terkait pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih maupun pengembangan BUMDes tidak lantas membuat Pemdes Kayangan merasa lega, namun justru lebih giat lagi bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan terbentuknya Kopdes dan BUMDes ini, kami harap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada semua sektor dan kebutuhan lainnya,” pungkasnya.
Kegiatan musdes tersebut dihadiri oleh tenaga ahli pendamping desa kabupaten, kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta unsur keterwakilan perempuan. (lai)
