Lombok Utara (NTB), Utarapos.com – Dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah desa (Pemdes) dan perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Asosiasi Pemerintah Desa (AKAD) menggelar rapat koordinasi (Rakor). Rakor yang dihadiri Kepala Desa se-KLU tersebut berlangsung di Lesehan Sasak Kayangan, pada Kamis (19/6 2025).
Hadir pula sejumlah pejabat pemerintah daerah (Pemda) di antaranya Kepala Dinas DP2KBPMD, Mala Siswadi, S.Kom, Kepala DPMPTSP Naker Perijinan, Evi Winarni, S.P., M.Si, Perwakilan Dinas Sosial PPPA, DKPPP, dan Camat Kayangan.
Ketua AKAD KLU Budiawan, SH, menjelaskan pentingnya kehadiran OPD terkait dalam memberikan informasi program yang langsung mengenai masyarakat.
“Pada rapat koordinasi kali ini, kami mengundang perangkat daerah terkait guna menyampaikan informasi penting, seperti perijinan, penerimaan Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Rekomendasi BBM yang harus dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk menghindari masalah hukum,” jelasnya.
Ditambahkan Budiawan, Dinas KPPP memberikan informasi berkaitan dengan program-program yang memiliki dampak positif bagi masyarakat.
“Kami berharap dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat memahami program yang telah direalisasikan agar tidak terjadi tumpang tindih,” tandasnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial PPPA Lombok Utara lebih banyak membahas program-program bantuan sosial, seperti Program PKH, BPNT dan BTT, dan pendampingan para Pendamping PKH. Selain itu, pentingnya koordinasi dengan pemerintah desa, terutama ketika data penerima bantuan mengalami perubahan.
Gayung bersambut, informasi DP2KBPMD lebih banyak menekankan tertib administrasi desa. Kemudian dukungan terhadap program-program daerah, instruksi serta edaran bupati tentang batasan jam malam bagi pelajar.
Dalam sesi penutupan, Budiawan, menekankan perlunya koordinasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat di desa. Ia juga memberikan penekanan pada surat edaran terkait tidak dibolehkannya kepala desa, perangkat desa dan BPD yang lulus ASN P3K merangkap jabatan.
“Koordinasi ini menjadi kunci untuk memastikan semua program yang ada dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutup Budiawan. (lai)
