Lombok Utara, (NTB) Utarapost.com – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara digelar untuk membahas jawaban dari fraksi-fraksi dewan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, pada Selasa (4/11/2025. Sidang ini dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani, dan dihadiri oleh Wakil Ketua I Made Kariyasa serta Wakil Bupati Lombok Utara beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam penyampaian tersebut, Raden Yakradi, Ketua Fraksi Golkar, menyampaikan harapannya agar daerah dan masyarakat Lombok Utara dapat menuju arah yang lebih baik.
Ia menyebutkan bahwa meskipun transfer anggaran yang diterima terbilang kecil, penggunaannya harus tetap mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Penggunaan APBD harus sejalan dengan kepentingan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi nasional dan global yang tidak menentu,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi sumber pendapatan daerah, guna menciptakan inovasi dan stabilitas yang lebih baik.
“Contohnya, dari potensi pendapatan di tiga gili, kita dapat mencapai 700 miliar per tahun, dan jika dihitung secara keseluruhan, potensi pendapatan asli daerah kita bisa mencapai 1 triliun per tahun,” ujar Yakradi.
Ia juga mengingatkan bahwa Bupati telah menyampaikan bahwa pendapatan daerah saat ini mencapai 189 miliar, sementara pendapatan transfer mengalami penurunan lebih dari 206 miliar. Hal ini menunjukkan perlunya sinkronisasi dalam perhitungan anggaran dan prioritas program untuk Tahun Anggaran 2026.
“Dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah perlu memilih program-program prioritas, seperti perbaikan infrastruktur jalan, terutama di pedesaan, yang saat ini mencapai 45 persen dari total kondisi jalan di Kabupaten Lombok Utara,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya menekan angka kemiskinan dan menggalakkan program ketahanan pangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Fraksi Golkar turut menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 di rapat-rapat selanjutnya.
“Kami sepakat agar isu-isu penting ini menjadi agenda utama dalam perumusan APBD ke depan,” tutup Raden Yakradi. (lai)
