Lombok Utara (NTB), Utarapos.com – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Sahabudin, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) defenitif Jumat (19/12 2025). Pelantikan menandai berakhirnya proses seleksi terbuka yang ketat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dimana Sebelumnya Sahabudin menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sekaligus Plt Sekda Kabupaten Lombok Utara.
Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, S.I.K., Danramil Tanjung Kapten Inf. Jendra Jolly T., para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya
Bupati Najmul Akhyar secara langsung memimpin upacara pelantikan yang juga melantik H. Muhammad Najib, S.Pd., M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, serta Lalu Tirmawan, S.H. sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Dalam sambutannya, Bupati Najmul menegaskan bahwa empati harus menjadi tolok ukur utama kinerja aparatur pemerintah, bukan sekadar pelengkap administrasi. Menurutnya, aparatur berada di garis terdepan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dan setiap kebijakan yang dibuat sangat memengaruhi tingkat kepercayaan publik.
“Ketika empati tidak hadir dalam pelayanan, itu bukan hanya kesalahan teknis, tetapi pukulan serius bagi citra pemerintah,” tegas Najmul.
Bupati juga mengingatkan agar pejabat baru tidak terjebak dalam rutinitas jabatan, melainkan menunjukkan kepemimpinan yang memberi keteladanan, ketepatan dalam pengambilan keputusan, serta keberanian memberikan apresiasi kepada bawahannya. Ia menegaskan bahwa penundaan pelayanan publik adalah cerminan kegagalan aparatur dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Sorotan khusus juga dialamatkan kepada Staf Ahli yang tidak boleh menjadikan jabatan sebagai “zona nyaman”. Jabatan ini harus mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang berdampak nyata pada kebijakan daerah. Sementara untuk Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, bupati meminta adanya pembenahan serius dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait pelayanan kepada tenaga pendidik.
“Guru tidak boleh dibebani tugas di luar tanggung jawabnya. Mereka harus bekerja dengan tenang dan fokus karena kualitas pendidikan sangat bergantung pada hal ini,” ujarnya.
Kehadiran Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta dalam pelantikan menegaskan komitmen Polri untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah melalui penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.
“Sinergi antara Polres dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menjadi faktor strategis dalam menjaga iklim sosial yang kondusif, terutama dengan meningkatnya tuntutan transparansi, kecepatan, dan keadilan pelayanan publik,” jelasnya.
Pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sekaligus ujian awal bagi pejabat baru untuk menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga berempati dan dipercaya masyarakat. (lai)
