Jakarta (DKI), Utarapost.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, bahwa pemerintah hadir untuk menyelamatkan rakyat dari dampak negatif produk-produk tembakau. Komitmen itu ditunjukkan dengan dibentuknya regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini ditegaskan Tito di hadapan awak media usai menjadi pembicara kunci pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posisi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan KTR Pasca-Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Grand Capitol Ballroom, Manhattan Hotel, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
“Di antaranya dalam bentuk regulasi yang mengatur tentang apa namanya itu, misalnya, kawasan bebas rokok. Baik di tempat pemerintah maupun di ruang-ruang publik dan tempat-tempat swasta juga,” ujar Mendagri, seperti dirilis media ini dari Rilis Pers Puspen Kemendagri, Jumat (13/6/2025) dini hari.
Ia menekankan, pemerintah tidak hendak mematikan industri tembakau, melainkan melakukan pengendalian. Menurutnya, secara luas, industri tembakau—khususnya rokok—memiliki dampak yang sangat negatif bagi kesehatan. Tak hanya itu, rokok juga menjadi salah satu pemicu utama peningkatan risiko penyakit pada masyarakat.
Menurut Tito, upaya menangani persoalan rokok dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok. Namun, dari sisi pemerintah, langkah tersebut dapat dijalankan melalui penerapan regulasi secara aktif. Ia berharap momentum Rakornas kali ini dapat menjadi penggerak bagi semua pihak supaya lebih sadar akan bahaya rokok.
“Menjadi penting untuk menjadi wake up call bagi kita semua, untuk kita membuat kebijakan yang lebih sungguh-sungguh untuk mengurangi dampak negatif dari tembakau, rokok. Di antaranya spesifik yang kita bicarakan adalah mengenai hari ini, mengenai kawasan bebas rokok,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga meminta pemerintah daerah (Pemda) membangun lebih banyak ruang publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berolahraga sehingga mampu menjadi salah satu upaya efektif mencegah penyakit. Ia lantas mengajak Pemda agar belajar dari Singapura dalam hal penyediaan ruang terbuka bagi masyarakat.
“Itu lebih murah membuat tempat ruang terbuka, taman, lain-lain dibanding masyarakat sudah sakit diberikan subsidi. Itu lebih murah. Kita mendorong masyarakat, kepala daerah memiliki pemikiran yang sama,” tandasnya. (lai_djn)
