Jakarta (DKI), Utarapos.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan urgensinya peran strategis sekretaris daerah (sekda) dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat di daerah. Karena itu, sekda harus memiliki pemahaman yang mendalam agar seluruh program dapat diimplementasikan secara efektif.
Hal itu disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) bertema “Optimalisasi Penataan PPPK dan Tata Kelola Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara serta Sinkronisasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional di Daerah.” Acara ini berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Jumat (20/6/2025) seperti dilansir media ini dari Rilis Pers Puspen Kemendagri.
“Bapak Presiden sangat-sangat berharap dan sangat memahami bahwa yang menjadi tulang punggung untuk menggerakkan semua program prioritas dan program daerah ini adalah para Sekda,” terangnya.
Terkait program prioritas, Tomsi, menjelaskan pemerintah pusat telah meluncurkan sejumlah kebijakan pro-rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), layanan cek kesehatan gratis, hingga pendirian Sekolah Rakyat.
Melalui program-program tersebut, lanjut Tomsi, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia lantas mencontohkan, saat ini pemerintah tengah mengembangkan Sekolah Rakyat bagi anak-anak kurang mampu di berbagai daerah di tanah air.
Oleh karena itu, agar program ini berjalan optimal, Tomsi, mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan lahan guna mendukung pendirian Sekolah Rakyat.
“Ini satu program, kalau umpamanya daerahnya bisa menyiapkan lahan dan digunakan, setiap satu Sekolah Rakyat itu kurang lebih seribu. Seribu dari siswa yang betul-betul sangat miskin,” ujarnya.
Selain itu, Tomsi pun mengimbau Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Pasalnya, kontribusi perekonomian daerah sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Pada kesempatan itu, Pemda juga diminta mengakselerasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada sisi belanja. Hal ini karena belanja Pemda berperan besar dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah. Jika tidak terealisasi optimal, perputaran ekonomi dikhawatirkan akan terhambat.
“Karena uang pemerintah tidak dibelanjakan atau belanjanya belum tercapai persentasenya, akhirnya uang tidak berputar, dan daerah itu ekonominya lesu. Nah, jadi tolong percepatan belanja ini juga sangat menentukan pertumbuhan ekonomi kita,” tegasnya.
Di samping itu, Tomsi, meminta Pemda menyederhanakan proses perizinan investasi. Sebab, Kemendagri telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mempermudah perizinan di daerah. Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah juga diharapkan mendukung kemudahan berusaha dan pelayanan terpadu bagi para investor.
Diyakininya, bahwa penyederhanaan proses perizinan akan mendorong pembangunan daerah dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
“[Karena] begitu izin ini keluar, maka dia akan menyerap tenaga kerja,” imbuhnya.
Kegiatan turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Kalimantan Timur selaku Ketua Umum FORSESDASI Sri Wahyuni, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto, para Sekda provinsi se-Indonesia, Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) FORSESDASI dari seluruh provinsi, serta undangan lainnya. (lai_djn)
