Mataram (NTB), utarapos.com – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan Satu Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD NTB, Rabu (3/9/2025).
Rapat tersebut beragendakan penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, serta seluruh masyarakat NTB yang telah mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.
“Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kondusifitas dalam kerja-kerja pemerintah dan pembangunan di daerah kita tercinta dapat terus terjaga, dan mampu memberikan corak serta warna yang positif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Gubernur, tahun 2025 merupakan momentum penting bagi NTB dalam menyusun kembali arah kebijakan pembangunan. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas di tengah dinamika bangsa, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
“Gejolak yang tengah terjadi pada bangsa kita akhir-akhir ini menjadi catatan dan bahan refleksi kita bersama, bahwa perlunya menjaga kondusifitas dan ketentraman antara masyarakat, pemerintah serta legislatif,” tegasnya.
Terkait dokumen perubahan KUA dan PPAS, Gubernur menjelaskan bahwa rancangan tersebut disusun melalui analisa mendalam atas kondisi aktual, tantangan global, dan peluang daerah, dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB serta visi bersama Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia. Fokus utama anggaran tahun 2025 meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang merata, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik.
“Kami memproyeksikan pendapatan secara realistis dan menyebarkan belanja secara proporsional, efektif dan efisien dengan memprioritaskan program-program yang dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di pelosok dan kelompok rentan,” jelasnya. (ril)
