OKI (Sumsel), utarapos.com – Diduga dana miliaran rupiah untuk belanja jasa di Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Pol PP dan Damkar) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di markup
Salah satu penyebab kebocoran Kas Daerah OKI di sebabkan belanja barang dan jasa pemerintah yang tak relevan dan cenderung markup anggaran
“Diduga hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pelaksanaan kegiatan yang tak efisien, perencanaan kurang matang, atau adanya praktik-praktik yang tak sesuai dengan ketentuan.” ungkap Kepala Bidang Investigas Lembaga Investigasi Negara (L-IN) Andi Burlian pada awak media ini selasa (9/12/2025)
Seperti halnya pelaksanaan kegiatan belanja jasa di Pol PP dan Damkar Kabupaten OKI yang diduga terjadi praktik-praktik yang tak sesuai dengan ketentuan sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.
“Diketahui di tahun anggaran 2025 anggaran untuk belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat senilai Rp.2.290.000.000 dan plus Rp.63.750.000,” terang Kepala Bidang Investigas Lembaga Investigasi Negara (L-IN) Andi Burlian
Masih kata Kepala Bidang Investigas Lembaga Investigasi Negara (L-IN), Total anggaran belanja jasa tenaga keamanan Rp.201.900.000 dengan rincian sebagai berikut
– Rp. 50.500.000
– Rp. 36.900.000
– Rp. 36.900.000
– Rp. 77.600.000
Serta tambahnya lagi, dana belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan senilai Rp.1.494.000.000 yang juga diduga markup anggaran. Dan jika di akumulasi total keseluruhan anggaran belanja jasa Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten OKI di tahun anggaran 2025 senilai Rp.4.049.650.000
“Saya kira pengelolaan keuangan di Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten OKI perlu di evaluasi karena mengabaikan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan APBN dan APBD dan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara.” Pungkasnya
Menurutnya Pejabat Pol PP dan Damkar harusnya turut prihatin dengan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit anggaran, bukan justru diduga melakukan manipulasi data anggota personilnya
“Berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, kami tak melihat kebijakan Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten OKI dalam membelanjakan dana APBD yang berkomitmen untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka memulihkan perekonomian daerah. Yang terjadi justru sebaliknya, pelaksanaan kegiatan cenderung merugikan keuangan daerah.” Tutupnya
Untuk keseimbangan dalam pemberitaan awak media konfirmasikan terkait permasalahan tersebut melalui pesan whatsap Kepala Satuan Pol PP dan Damkar OKI menyarankan konfirmasi ke Kasubag Keuangan Sir Alam, akan tetapi yang bersangkutan tak menanggapi pesan yang di kirim awak media ini sehingga berita di tayangkan. (her)
Saat di konfirmasi melalui pesan whatsap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Pol PP dan Damkar) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyarankan konfirmasi ke Kasubag Keuangan Sir Alam, akan tetapi yang bersangkutan tak menanggapi pesan yang di kirim awak media, hingga berita ini tayang belum juga ada tanggapan (her)
