Mataram (NTB), utarapos.com – Penggunaan anggaran negara di lingkungan kepolisian terus mendapat pengawasan untuk memastikan setiap pengadaan barang dan jasa benar-benar sesuai kebutuhan serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi fokus penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri di Polresta Mataram, Rabu (23/09/2026).
Kegiatan penelitian bertajuk Evaluasi Mutu Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Implementasi Sertifikasi Puslitbang Polri tersebut berlangsung di Gedung Wira Pratama Polresta Mataram.
Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, SIK., MH., turut menghadiri kegiatan yang dipimpin Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol. Ady Savart Penataran Simanjuntak, SH., SIK.
Dalam kegiatan tersebut, tim Puslitbang Polri melakukan evaluasi terhadap hasil pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan jajaran Polres di bawah Polda NTB dengan menggunakan anggaran pada tahun sebelumnya.
Pengecekan dilakukan untuk melihat secara langsung mutu dan kondisi barang maupun jasa yang telah dibelanjakan, sekaligus memastikan hasil pengadaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, khususnya di lingkungan Polresta Mataram.
Kapolresta Mataram mengatakan, evaluasi tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan kepolisian.
“Melakukan evaluasi terkait mutu dan keadaan barang atau jasa yang telah dibelanjakan di Polresta Mataram. Pengecekan ini bentuk pengawasan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran di kepolisian, khususnya Polresta Mataram,” jelas Kombes Pol. Hendro Purwoko.
Menurutnya, proses evaluasi tidak hanya bertujuan melihat kondisi fisik hasil pengadaan, tetapi juga memastikan anggaran yang telah digunakan memberikan manfaat sesuai tujuan dan kebutuhan organisasi.
Melalui penelitian tersebut, Puslitbang Polri diharapkan memperoleh gambaran mengenai mutu dan kondisi hasil pengadaan barang serta jasa yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi juga menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah untuk memperkuat pengawasan internal di lingkungan Polri. Evaluasi secara berkala diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar semakin tertib, transparan, profesional, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, setiap anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dapat dipastikan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat. (sas)
