OKI (Sumsel), Utarapos.com – Di tengah kondisi keuangan daerah yang terus mengalami defisit dan keluhan masyarakat terkait minimnya perbaikan fasilitas publik, Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan (SUMSEL) justru menuai kecaman.
Pasalnya, Dinas Perikanan menggelontorkan dana ratusan juta rupiah untuk pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan justru rawan terjadi pemborosan serta penyimpangan anggaran
Dikatakan Kepala Bidang Investigasi Lembaga Investigasi Negara (L-IN) Andi Burlian kepada awak media ini pada Senin 16 / 11 / 2026. Pihaknya menilai pelaksanaan kegiatan anggaran di Dinas Perikanan tak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Seperti halnya biaya perjalanan Dinas Biasa dan biaya perjalanan dinas dalam kota di Dinas Perikanan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri
Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran di tahun 2026 Dinas Perikanan mengalokasikan dana perjalanan dinas biasa total senilai Rp.319.396.000 dan dana perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp.295.425.000
“Biaya perjalanan dinas, Dinas Perikanan dinilai sangat fantastis dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat wilayah kerja yang hanya mencakup lingkup perkotaan.” Ungkap Andi
Lanjutnya. Pemborosan anggaran juga terlihat pada pos belanja modal peralatan personal computer dengan total anggaran sebesar Rp.192.000.000 dan belanja bibit ikan Rp.186.749.000
“Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Penyedia,” Ungkapnya
Maka pihaknya menduga belanja barang dan jasa Dinas Perikanan rawan terjadi penyimpangan anggaran.
“Untuk memastikan tidak ada unsur tindak pidana korupsi, maka kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Badan terkait segera melakukan audit investigasi terhadap realisasi belanja Dinas Perikanan.” Pungkasnya
Terpisah, Kepala Dinas Perikanan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Ubaidillah saat dikonfirmasi tidak pernah berada di tempat dan konfirmasi disampaikan melalui whatsapp ke Sekretariat Dinas Perikanan, Romico hingga berita ini tayang yang bersangkutan belum bersedia memberikan hak jawabnya
Awak media dan redaksi utarapos.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pejabat Dinas Perikanan untuk memberikan penjelasannya. (her)
![]()








