OKI (Sumsel), Utarapost.com – Dalam pelaksanaan audit di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), BPK Sumsel menemukan adanya anggaran belanja atas dana hibah tanpa kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap sebesar Rp 50 juta.
Berdasarkan hasil audit tersebut, beberapa catatan SPJ belanja hibah organisasi KONI OKI tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang lengkap rincian dari penerima.
Pada dokumen tersebut, BPK Sumsel menganggap dua item yang tidak dilengkapi rincian penerima, yakni dua transaksi untuk cabang olahraga (cabor) dalam bentuk uang saku pada lima cabor sebesar Rp 16,5 juta.
Selain itu, BPK melihat adanya ketidaklengkapan dokumen SPJ pada belanja suplemen atlet dan pelatih 27 cabor sebesar Rp 33,5 juta.
Sementara itu, Ketua KONI OKI Juni Alfansuri membenarkan adanya kejanggalan yang ditemukan BPK Sumsel.
Menurut laporan SPJ KONI OKI, Juni Alfansuri mengatakan, pihaknya sudah memberikan laporan SPJ berupa anggaran belanja suplemen atlet kepada BPK Sumsel.
“Menurut BPK Sumsel kurang lengkap, karena memang pada tiap-tiap cabor tidak memberikan SPJ ke KONI OKI,” kata Alfansuri, Minggu (21/7).
Alfansuri juga mengatakan, pihak KONI OKI sudah menjelaskan ke pihak BPK akan hal tersebut. Ia juga menjelaskan, KONI OKI telah memberikan laporan SPJ pada saat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) lalu.
“Pihak cabor tidak menyampaikan SPJ karena suplemen yang mereka beli untuk atlet sangat variatif tergantung kebutuhan,” pungkasnya.
Hasil audit BPK Sumsel itu pun menuai kritikan dari beberapa tokoh pemerhati kebijakan publik, salah satunya Salim Kosim S.Ip.
Menurut Salim, apapun bentuk kegiatan yang menggunakan anggaran negara harus menyertakan laporan SPJ-nya. “Begitu juga dengan penggunaan anggaran, sekecil apapun uang yang digunakan dari anggaran negara harus dilaporkan,” ungkapnya.
Salim mengungkapkan, secara moralitas hal yang dilakukan BPK Sumsel merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada bangsa Indonesia atas yang penggunaan anggaran negara oleh aparatur atau elemen atau instansi negara.
“Agar masyarakat luas tahu penggunaan uang negara dan setidaknya masyarakat peka ikut monitoring atas kebijakan pemerintah terkait penyaluran anggaran, seperti dana hibah dan lain-lain,” pungkasnya (her)
