Lombok Utara (NTB), Utarapos.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dilangsungkan Lotara Point Kecamatan Pemenang dibuka oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T, M.T, pada Selasa (6/5/2025).
Musrenbang dihadiri Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, Anggota Forkopimda KLU, Ketua TP PKK KLU, Hj. Rohani Najmul Akhyar, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Lingkup Setda KLU, Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemda KLU, Kepala BPS KLU, Isa, S.E, M.M, Kepala Kemenag KLU, Dr. H. Jalalussayuthy, S.S, M.Pd, Camat se-KLU, Kepala Desa se-KLU, serta unsur-unsur lainnya.
Kepala Bappeda KLU, Gatot Sugiarto, ST melaporkan, bahwa sebelum pelaksanaan Musrenbang RPJMD, pada 30 April 2025 Bappeda telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah (PD) Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Forum dihadiri oleh seluruh perangkat daerah untuk membahas dan menyepakati indikator, target, tujuan dan sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Rancangan Awal RPJMD .
“Kegiatatan Musrenbang RPJMD KLU Tahun 2025-2029 kali ini diikuti oleh 300 peserta, terdiri dari Delegasi Kecamatan, Perwakilan Generasi Milenial, Generasi Z, Perempuan, Lansia dan Disabilitas,” ungkapnya.
Dipaparkan Gatot, bahwa visi pembangunan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025-2029, yaitu Bersatu untuk Kabupaten Lombok Utara Semakin Maju, selaras dengan visi dalam RPJMD Provinsi yaitu NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia serta Visi RPJM Nasional yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
“Tujuan Musrenbang RPJMD ini untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah menjadi program pembangunan yang konkret dan terukur,” ujar Gatot.
Menurutnya, pentingnya penyelarasan kebijakan daerah dengan RPJMD Provinsi dan RPJMNN agar perencanaan pembangunan daerah berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi, menggali tantangan, peluang dan isu strategis yang perlu ditangani dalam periode lima tahun ke depan. Berikutnya, menetapkan prioritas pembangunan yang akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun program kerja dan anggaran.
Dikatakan pula, bahwa semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa RPJMD Tahun 2025-2029 benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ia mengajak para pihak berdiskusi secara konstruktif seraya menyampaikan gagasan terbaik guna merumuskan perencanaan yang efektif, implementatif, dan berkelanjutan.
“Dengan kerja sama yang solid, saya yakin KLU akan terus berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mampu beradaptasidengan dinamika perubahan global dan nasional,” ucapnya mantap.
Senada Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si, mengatakan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi pondasi utama yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi dengan RPJMD Provinsi NTB dan RPJM Nasional agar kebijakan daerah tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” tuturnya.
Menurut Iskandar, Kabupaten Lombok Utara adalah daerah pertama yang melaksanakan Musrenbang RPJMD dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.
Ia meminta seluruh Perangkat Daerah Lombok Utara dalam menjalankan kegiatan nantinya harus berpedoman pada RPJMD yang telah disusun. Kemudian dijadikan pedoman berkegiatan dalam periode lima tahun ke depan.
“Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD ini, diantaranya apa saja potensi yang dimiliki daerah serta kebutuhan apa yang diperlukan daerah,” terangnya.
“Untuk KLU sendiri, tiga sektor yaitu potensi pariwisata, pertanian dan perikanan dapat dijadikan prioritas supaya nantinya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah,” harap Iskandar.
Dalam pada itu, Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani dalam pidatonya menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD menjadi salah satu tahapan penting pembangunan, sehingga harus dilaksanakan oleh stakeholder pemerintahan daerah. Kemudian, menjadi forum strategis untuk menyusun dan menyinkrokan visi, misi, dan program kerja pemerintah daerah lima tahun ke depan.
“Forum ini sebagai forum formal yang berlandaskan partisipasi dalam kerangka menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian perlu dirumuskan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025-2029,” pintanya.
Politisi PKB ini lantas berharap, Musrenbang RPJMD kali ini bisa menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang terukur sekaligus adaptif dalam menjawab tantangan pembangunan dan keterbatasan anggaran daerah.
“Dalam Musrenbang RPJMD ini, kita harus bersepakat untuk menetapkan kerangka aksi yang jelas dengan melibatkan semua elemen pembangunan secara kolaboratif, sehingga keterbatasan anggaran dapat diatasi bersama bilamana kita mempunyai komitmen politik bersama untuk memajukan Kabupaten Lombok Utara,” tandasya.
Produk-produk dari Musrenbang RPJMD, kata Agus, akan diimplementasikan dalam lima tahun ke depan, sehingga perlu benar-benar dipilah dan disusun berdasarkan skala prioritas, mengingat keterbatasan sumber daya terutama anggaran daerah.
“Setiap usulan program dan kegiatan harus dipilah seselektif mungkin agar kemampuan anggaran kita yang terbatas dapat membiayai dengan seefisien dan seefektif mungkin,” pintanya lagi.
Menurut Agus, sesuai kapasitasnya sudah barang tentu legislatif akan berupaya mengoptimalkan pengawasan terhadap proses dan tahapan penyusunan dan pelaksanaan RPJMD.
“Lima tahun bukan waktu yang sebentar, maka apa yang disusun pada forum Musrenbang harus dilaksanakan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Wabup Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan menetapkan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan yang telah dirumuskan.
“Melalui kesempatan ini, kami membuka diri seluas-luasnya terhadap masukan, saran, maupun harapan untuk lima tahun ke depan dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJMD,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kusmalahadi, menyampaikan, pada tahun 2008 angka kemiskinan di Lombok Utara bertengger pada 43,12 persen. Oleh karenanya, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemda KLU, sehingga penurunan angka kemiskinan ampak progresif, yang mana pada tahun 2024 kemiskinan tersisa 23,96 persen atau turun 19,16 persen dari tahun 2008 (dalam kurun waktu 16 tahun-red).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah terus menggeliat, di samping itu Pemda terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi KLU mencapai 4,28 persen pada tahun 2024. Dengan kata lain, mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak Covid-19, dimana laju pertumbuhan ekonomi saat itu mengalami kontraksi hingga minus 7,46 persen tahun 2020.
“KLU masih berhadapan dengan beberapa permasalahan, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, standar hidup layak yang menjadi penopang IPM, dan permasalahan kekeringan,” sebut Wabup Lombok Utara ini.
Dengan berbagai permasalahan, kata Kusmalahadi, tentu Pemda akan melaksanakan kebijakan strategis dalam kurun lima tahun ke depan untuk menyelesaikan isu-isu atau permasalahan prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan, hilirisasi produk pertanian dalam arti luas, maupun pariwisata untuk perekonomian yang inklusif.
“Mari bersama-sama kita memajukan Lombok Utara. Kami harap para pimpinan lembaga dan instansi vertikal, pimpinan perbankan, perusahaan swasta, NGO dan lembaga swadaya lainnya agar bahu membahu mewujudkan kesejahtaraan masyarakat di KLU,” pinta orang nomor dua di KLU ini.
Berbagai tantangan yang ada, masih kata Wabup, tentu akan dihadapi dalam konteks penyelesaian permasalahan, salah satu di antaranya adalah saat ini terjadi efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, namun tantangan tersebut menjadi penyemangat karena dapat mendorong kita untuk terus berkembang.
“Saya yakin dan percaya dengan kerja nyata dan sinergi bersama, berbagai inovasi dapat dengan mudah diimplementasikan yang akan memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat,” tutupnya. (lai)
