Musi Rawas (Sumsel), utarapost.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Rawas (Mura), Firdaus Cik Olah bersama Wakil Bupati (Wabup) Mura, H Suprayitno dan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Mura, H Ali Sadikin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi, di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol Hotel, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Rakor yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II ini diikuti oleh seluruh kepala daerah dari tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.
Acara ini merupakan bagian dari strategi pasca pelantikan kepala daerah, untuk memperkuat komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam arahannya menyampaikan kepada para kepala daerah dan pimpinan legislatif yang hadir, pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan kolaborasi semua pihak.
“Kita berkolaborasi untuk mewujudkan good governance, sehingga dalam penggunaan anggaran, seluruh kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan efektif,” jelas Johanis.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran yang dikelola pemerintah bersumber dari rakyat, sehingga harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Kemudian, Johanis mengapresiasi kepala daerah yang menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi.
Ia mengajak seluruh pejabat publik untuk bekerja dengan integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan adil.
Terpisah, Wabup Mura, H. Suprayitno mengungkapkan bahwa Rakor tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah, termasuk Musi Rawas, untuk memperkuat sinergi dalam membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kehadiran kita ini merupakan bukti sebagai komitmen untuk mendukung dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Sementara, Ketua DPRD Mura, Firdaus Cik Olah menyatakan dukungannya terhadap agenda ini.
Menurutnya, komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat di tingkat legislatif dan eksekutif daerah.
“Kami siap bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Dikatakannya, sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk pencegahan korupsi, ia menyatakan tidak adanya benturan kepentingan OPD penyedia dengan DPRD tentang pelaksanaan Pokok Pikiran DPRD.
“Kami sepakat saat penganggaran, pokok-pokok pikiran DPRD yang di Paripurnakan merupakan hasil reses, tidak ada program kegiatan yang menumpang karena potensi praktek korupsi terjadi di perencanaan ini,” pungkasnya. (adv/mus)
