Opini –MENGABARKAN berbagai program pemerintah supaya cepat diketahui oleh publik. Pun, publik dapat mendukung program pemerintah melalui penyampaian masukan, tanggapan, kritik dan saran, serta komentar atas kebijakan pemerintah, adalah di antara menu pokok tugas praktisi humas pemerintah.
Apalagi kalau kita mengacu pada situasi kekinian, tantangan praktisi humas pada era digital saat ini cukup kompleks dan beragam. So, mereka berperan laiknya terminal yang mengoneksikan lembaga pemerintahan dengan dunia luar. Memastikan ragam konten informasi dapat menyebar cepat, tepat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara literatif. Mendalami nilai-nilai informasi dengan kredibel agar pesan yang dihasilkan akurat, valid, dan berstandar etik-emik.
Praktik humas itu memang berbeda dengan public relations. Ia sebagai “pemadam kebakaran” dalam penyampaian counter opinion. Sebaliknya, praktek public relations lebih relevan dengan pemanfaatan sarana mulut pihak ketiga untuk menyampaikan pesan yang dikehendaki. Maka, praktisi humas tidak cukup hanya sekadar cerdik dan piawai namun harus hebat agar kompeten memengaruhi publik di media, di samping mampu melindungi pimpinan dari isu-isu destruktif.
Mencermati sedemikian strategis peran dan fungsi praktisi humas pemerintah dalam manajerial komunikasi publik, maka seyogianya memiliki kemampuan literasi yang baik. Pentingnya literasi kehumasan pemerintahan dikuasai oleh praktisi humas dikarenakan bertautan dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan publik, memahami dan mengelola hubungan dengan berbagai stakeholder.
Untuk menjadi praktisi humas yang terliterasi, ada beberapa aspek penting literasi kehumasan pemerintahan yang mesti dipahami dengan baik (dikutip dari berbagai sumber). Pertama, memahami komunikasi efektif. Praktisi humas pemerintah harus memiliki kemampuan menyampaikan informasi yang jelas, transparan, dan akurat kepada publik.
Kedua, memahami cara mengelola relasi. Praktisi humas pemerintah mesti mempunyai kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, media, dan organisasi-organisasi lainnya.
Ketiga, memahami keterbukaan dan transparansi. Penting bagi praktisi humas pemerintah menguasai kemampuan untuk menyediakan informasi yang terbuka dan transparan mengenai dinamika pemerintahan.
Keempat, tahu strategi pengelolaan krisis. Praktisi humas pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk mengelola krisis dan situasi darurat dengan efektif. Sejurus pula dapat meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.
Kelima, pemberdayaan masyarakat. Praktisi humas pemerintah seyogianya mempunyai kemampuan untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan publik.
Sementara penerapan literasi kehumasan oleh praktisi humas pemerintah dapat dilakukan dengan sejumlah cara (disadur dari berbagai sumber). Pertama, mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder. Kedua, membangun hubungan baik dengan media dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik dan masyarakat secara umum mengenai kebijakan dan program pemerintah.
Ketiga, mengelola krisis dan situasi darurat dengan efektif, serta meminimalkan dampak negatif pada masyarakat. Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan pemerintah. Kelima, menggunakan teknologi, seperti media sosial dan platform digital lainnya, untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat.
Keenam, mengembangkan konten-konten yang efektif dan menarik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ketujuh, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui diseminasi informasi yang akurat dan transparan. Kedelapan, mengukur efektivitas komunikasi dan program kehumasan untuk meningkatkan kualitas dan dampaknya bagi publik.
