Palembang (Sumsel), utarapost.com – Mewakili Bupati Musi Rawas (Mura), Hj. Ratna Machmud, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mura, H. A. Darsan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, di Griya Agung, Palembang, Selasa (29/7/2025).
Rakor yang diselenggarakan BPBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI. Suharyanto dan Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang.
Dan dihadiri, Basarnas, BMKG, BRGM, BRIN, Jaksa Agung Muda, serta seluruh Intansi Lembaga Pusat, Forkopimda Sumsel, Walikota/Bupati, Instansi Lembaga Provinsi yang terlibat dalam penanggulangan karhutla, dan Perguruan Tinggi (Unsri, UIN Raden Fatah, UMP), dan Perusahaan Perkebunan di Sumsel.
Dalam arahannya, Menteri LHK RI, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan peran kementeriannya dalam pengendalian Karhutla, khususnya dari aspek kebijakan lingkungan dan penegakan hukum.
“Kementerian bertugas mengoordinasikan aspek pencegahan, penindakan, serta pemulihan lingkungan. Kami juga mengevaluasi strategi yang telah diterapkan dalam penanganan Karhutla,” ujarnya.
Hanif meminta aparat penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian, turut mendukung upaya penegakan hukum lingkungan bagi para pelaku pembakaran hutan.
Selain itu, ia mendorong peningkatan kampanye publik, salah satunya melalui pemasangan spanduk di wilayah rawan kebakaran.
“Spanduk itu penting untuk mengedukasi warga dan mengingatkan bahwa membakar hutan itu pelanggaran serius,” tambah Hanif.
Dikesempatan yang sama, Kepala BNPB RI, Letjen TNI. Suharyanto, mengapresiasi upaya pengendalian Karhutla di Sumsel tahun 2025 yang dinilai lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Karhutla di Sumsel tahun 2025 jauh menurun dibanding 2015 yang mencatat 1,8 juta hektare lahan terbakar. Tahun 2024 saja, jumlahnya hanya sekitar 95 ribu hektare,”ungkapnya.
BNPB, lanjut Suharyanto, terus mendukung Satgas Darat dengan pengadaan alat pemadam dan modifikasi cuaca.
“Kami siapkan pesawat fixed wing untuk hujan buatan. Tapi intensitas hujan perlu dikontrol agar tidak memicu banjir di daerah lain,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, H. Cik Ujang menegaskan pentingnya kekompakan dan sinergi antar instansi dalam menangani kebakaran hutan, kebun, dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumsel.
Dia menekankan bahwa koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penanganan Karhutla. Melalui Rakor ini, ia berharap kerja bersama antarinstansi bisa semakin solid.
“Forkopimda, satgas, dan masyarakat harus bekerja kompak. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam menghadapi Karhutla. Ini tanggung jawab bersama,”tegasnya.
Terpisah, Kalak BPBD Mura, H. A. Darsan mengatakan kehadirannya pada rakor tersebut, membawa komitmen Pemkab Mura dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Sumsel, khususnya di Kabupaten Mura.
Menurutnya, rakor ini menjadi langkah awal yang strategis dalam menyatukan visi dan aksi seluruh pemangku kepentingan.
Dengan meningkatnya ancaman Karhutla di musim kemarau, ia berharap agar setiap sektor, baik pemerintah, TNI/Polri, masyarakat, maupun swasta, dapat menjalankan perannya secara aktif dan terukur.
“Tugas kita bukan hanya menanggulangi saat bencana terjadi, tetapi juga mencegah. Pencegahan adalah kunci utamanya,” pungkasnya. (mus)
