Mataram (NTB), utarapos.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola data melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produsen Data dengan tema “Data Berkualitas untuk Perencanaan Pembangunan yang Lebih Tepat dan Berdampak”, di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan NTB Satu Data sekaligus mendorong budaya kerja pemerintahan yang berbasis data dan bukti.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Halik atau Aka menegaskan, bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas data untuk mendukung pembangunan daerah.
“Kegiatan ini bukanlah sekadar pekerjaan yang bersifat seremonial ataupun sekadar wacana. Ini adalah kerja bersama seluruh perangkat daerah, di bawah arahan dan bimbingan Bapak Gubernur,” ujarnya.
Menurutnya, data tidak semata-mata berbicara mengenai angka. Data merupakan instrumen bagi pemerintah untuk melihat kondisi daerah, memahami persoalan masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, menjalankan program, serta mengukur keberhasilannya.
Ia menekankan, bahwa keputusan yang diambil pimpinan daerah maupun kepala perangkat daerah harus didukung data yang dihasilkan oleh para pengelola data di masing-masing perangkat daerah.
“Data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik. Informasi yang baik akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan dari keputusan yang tepat, kita berharap dapat menghadirkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Aka menegaskan, pembangunan sistem dan portal data tidak akan cukup tanpa kualitas SDM yang mampu menghasilkan dan mengelola data secara benar.
Menurutnya, portal hanyalah wajah dari sebuah sistem. Di balik teknologi tersebut terdapat proses, standar, tata kelola, dan manusia yang bertanggung jawab terhadap kualitas data.
“Portal boleh dibangun dengan teknologi terbaik, tetapi kualitas data tetap ditentukan oleh kualitas manusia yang menghasilkan data tersebut,” tegasnya.
Untuk itu, para produsen dan pengelola data dituntut memiliki kompetensi, pemahaman terhadap tugas dan fungsi, integritas, serta komitmen. Setiap data yang dihasilkan memiliki konsekuensi karena dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan menentukan arah pembangunan.
Data yang berkualitas juga harus memenuhi unsur kebenaran, akurasi, kelengkapan, konsistensi, memiliki definisi yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, persoalan pembangunan tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan harus didasarkan pada data yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh.
Ia mencontohkan, penggunaan data disabilitas dalam menentukan lokasi fasilitas pendidikan khusus. Penentuan lokasi sekolah luar biasa (SLB), misalnya, perlu memperhatikan persebaran masyarakat penyandang disabilitas agar pembangunan fasilitas benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita harus membangun berdasarkan data dan melihat karakteristik masyarakatnya. Jangan sampai fasilitas dibangun di suatu lokasi, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru berada di lokasi lain.” kata Aka.
Aka juga menegaskan, bahwa Dinas Kominfotik NTB selaku wali data tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kualitas data. Kolaborasi antara produsen data, wali data, pembina data, serta seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem NTB Satu Data.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB atas pembinaan, pendampingan, dan kontribusinya dalam penguatan statistik sektoral di NTB. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh perangkat daerah, khususnya pengelola data, serta mitra pembangunan SKALA yang turut mendukung penguatan tata kelola NTB Satu Data.
“Apa yang kita miliki hari ini bukanlah hasil kerja satu institusi. Ini adalah hasil dari kerja bersama,” ujarnya.
Ia menyampaikan, bahwa NTB terus memperkuat koordinasi dan integrasi data sektoral. Salah satu capaian yang disebutkan adalah sekitar 830 data yang telah terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Ia juga menyampaikan bahwa Indeks Satu Data Indonesia NTB saat ini berada di kisaran 81 poin, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 75 poin.
Capaian tersebut diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, tata kelola, koordinasi, dan integrasi data.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Anugerah Fajar Fahrurazie, dalam laporannya menyampaikan bahwa data yang akurat, berkualitas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan NTB Satu Data tidak hanya bergantung pada ketersediaan data dan sistem, tetapi juga pada kapasitas SDM yang menghasilkan, mengelola dan menyediakan data.
Karena itu, kegiatan Bimtek dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan teknik visualisasi data, meningkatkan literasi data dan statistik, mendorong budaya kerja berbasis data dan bukti, serta memperkuat sinergi antara pengelola data dan produsen data pada masing-masing perangkat daerah.
“Data yang tersedia perlu diolah dan disajikan menjadi informasi yang mudah dipahami serta mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan statistik, literasi data, dan visualisasi data menjadi semakin penting,” jelasnya.
Melalui grafik, diagram, peta, dan infografis, data diharapkan dapat disampaikan secara lebih sederhana, komunikatif, dan informatif.
Kegiatan tersebut menghadirkan BPS Provinsi NTB bersama tim teknis bidang statistik sebagai narasumber dan fasilitator. Materi yang diberikan meliputi teknik dasar statistika dalam visualisasi data, konsep dasar statistika dalam penyusunan infografis, serta lokakarya penyusunan infografis berbasis data sektoral.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov NTB berharap peserta tidak hanya memahami konsep dasar statistik dan visualisasi data, tetapi juga mampu mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sektoral menjadi informasi yang mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan.
Aka menegaskan, penguatan NTB Satu Data pada akhirnya bukan hanya membangun sistem informasi, melainkan membangun budaya kerja pemerintahan.
“Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan hanya satu data. Kita ingin membangun satu pemahaman, satu standar, satu proses, satu komitmen, dan satu semangat untuk menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan setelah kembali ke perangkat daerah masing-masing, terutama dalam melakukan perbaikan data sejak dari sumbernya.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah Pemprov NTB dalam memperkuat kapasitas produsen data sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin terukur, kolaboratif, dan berbasis data untuk menghasilkan pembangunan yang lebih tepat dan berdampak bagi masyarakat. (sas)
