Mataram (NTB), utarapos.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggencarkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Memasuki penyelenggaraan yang ke-20 pada tahun 2026, kegiatan ini menyasar warga di Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, Rabu (4/11/2026).
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, yang didampingi Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memenuhi permintaan masyarakat. Warga dinilai memerlukan sentuhan langsung berupa pangan murah guna memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas pasokan pangan di wilayah NTB.
”GPM kita yang ke-20 selama tahun 2026 ini menyasar di Kelurahan Pagesangan Baru. Karena memang ini permintaan dari warga, perlu ada sentuhan gerakan pangan murah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu ketersediaan, keterjangkauan, maupun stabilitas pasokan pangan di NTB,” ujar Lalu Mirza saat wawancara di lapangan Pixball Pagesangan Mataram.
Kehadiran GPM ini disambut antusias oleh masyarakat, salah satunya oleh Baiq Tini warga Pagesangan. Menurutnya, selisih harga barang-barang pokok di GPM yang lebih murah sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000 dibandingkan harga pasaran sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, minyak, hingga sembako lainnya tersedia lengkap di pasar murah ini.
”Sangat membantu sekali kita untuk yang GPM ya, lumayan selisihnya ada 1.000, ada 2.000-an sampai 3.000-an. Tadi ada beras, telur, gula, minyak, sembako sudah,” ungkapnya.
Baiq Tini berharap agar kegiatan pasar murah ini dapat diselenggarakan lebih sering ke depannya, bahkan jika memungkinkan diadakan sebulan sekali untuk membantu meringankan beban pengeluaran warga.
”Sering-sering saja. Bagus ini membantu, sangat membantu. Kalau bisa beras saja diturunkan lagi harganya bersama yang lain,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya menyasar kelurahan berdaya, tetapi juga terbuka bagi wilayah lain apabila kepala lingkungan, kepala desa, atau lurah mengajukan permohonan agar wilayahnya diadakan GPM. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan layanan tersebut selama masyarakat membutuhkannya.
Terkait antusiasme warga di lokasi, Lalu Mirza menilai pergerakan pembeli di lapangan terpantau tertib dan tidak berdesak-desakan. Sistem keluar-masuk pembeli berjalan teratur berkat koordinasi yang baik serta edukasi budaya membeli yang mulai bijak diterapkan oleh masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan GPM ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi kuat dari berbagai pihak, termasuk didampingi langsung oleh Satgas Pangan, unsur pusat, kepolisian, TNI, serta para pelaku UMKM lokal. Seluruh mitra UMKM di NTB turut diberdayakan agar roda perekonomian terus berputar seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
Kendati demikian, pemerintah tetap menjaga keseimbangan harga agar para UMKM tetap mendapatkan keuntungan yang wajar tanpa harus menekan harga terlalu murah yang dapat merugikan pedagang.
”Jangan terlalu menekan juga, sewajarnya saja. UMKM supaya dapat untung juga kan, kalau terlalu ditekan nanti seperti air muncrat karena terlalu keras. Jadi semua dapat untung, tapi yang kita jaga adalah kestabilan, normal harga, dan ketersediaannya,” pungkasnya. (*)
