Lombok Utara (NTB), Utarapos.com — Pendampingan desa-desa di Lombok Utara saat ini telah memasuki fase penting dengan berbagai kegiatan yang sudah siap dilaksanakan pada bulan Juni ini. Terutama pemutakhiran pendataan indeks desa (ID) tahun 2025 menjadi prioritas utama yang perlu segera ditetapkan sebagai salah satu indikator pengganggaran Dana Desa tahuh berikutnya. Demikian dikatakan TAPM P3MD Kemendes PDT Bidang Ekonomi dan BUMDes di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lalu Ardian Zamzamy.
“Indeks Desa adalah tolak ukur penting untuk menilai kemandirian desa, sehingga kita dapat melihat sejauh mana intervensi Dana Desa sejak digelontorkan pemerintah pusat telah dilakukan berhasil mengubah dan membangun desa,” tutur Ardian, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, beberapa desa yang sebelumnya berstatus maju kini sudah berhasil naik ke status mandiri. Peningkatan status desa ini akan disertai dengan rekapitulasi berita acara penetapan Indeks Desa tingkat kabupaten yang akan ditetapkan oleh DP2KBMD dan Bappeda KLU.
Peran pendamping dari PD dan PLD, kata Ardian, sangat penting karena berperan memfasilitasi perubahan atau review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang harus disesuaikan dengan UU Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan tersebut diperlukan dalam rangka menyesuaikan dengan tambahan dua tahun masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Di samping itu, menambah rencana pembangunan yang belum terakomodir yang telah disusun oleh desa.
Dengan perubahan RPJMDes ini, Ardian, menekankan pentingnya memasukkan isu terkait ketahanan pangan dan penanganan program perubahan iklim dalam RPJMDes, termasuk pembentukan koperasi desa (kopdes) merah putih, dan pengelolaan kebencanaan di desa.
“Kita perlu memastikan semua kegiatan ini tercantum dalam perubahan RPJMDes,” tandasnya.
Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Ardian, mendorong pemerintah desa agar 20 persen dana desa segera direalisasikan dalam bentuk penyertaan modal ke BUMDes dengan membentuk unit usaha Ketapang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kegiatan Ketapang kali ini berorientasi bisnis, dengan fokus pada usaha pertanian dan peternakan,i seperti peternakan ayam petelur, penggemukan sapi, serta pengelolaan hasil pertanian lainnya. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PADes, ini juga bertujuan menurunkan angka stunting untuk memenuhi kebutuhan PMT berupa telur dari hasil Ketapang” imbuh Ardian.
Disampaikan pula, bahwa ada empat desa di Lombok Utara yang masih dalam proses untuk mendapatkan status badan hukum BUMDes yang diharapkan rampung pada Juni ini. Termasuk juga penerbitan Badan Hukum Kopdes Merah Putih. Hal ini di gadang-gadang akan menjadi kado terindah bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada perayaan 17 tahun Lombok Utara pada Juli mendatang.
“Alhamdulillah, untuk pembentukan kopdes merah putih di 43 desa telah tuntas. Dan kini ada 14 kopdes yang sudah terbit badan hukumnya dan sisanya dalam proses. Kami berharap keseluruhan desa dapat diterbitkan segera, sehingga bisa diluncurkan pada pelaksanaan hari koperasi nanti,” harapnya.
Menurut Ardian, belum lama ini beberapa desa dan BUMDes juga ikut berpartisipasi dalam Festival Bangun Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan PDT RI. Festival diisi dengan berbagai lomba yang lebih meriah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Namun sayangnya, untuk lomba Desa Wisata Nusantara desa yang berpartisipasi hanya 4 desa atau lebih sedikit dibanding tahun lalu karena kesibukan desa dengan agenda penting lainnya.
“Untuk lomba tematik lainnya hampir sebagian besar diwakili oleh Desa dan BUMDes se-Kabupaten Lombok Utara, seperti lomba Desa Ramah Perempuan dan Anak, dan Pendidikan, lomba Inovasi Ketahanan Pangan Desa, lomba Pemuda Pelopor Desa, lomba BUMDes, dan BUMDesma. Khusus lomba Duta BUMDes dan BUMDesma direkomendasikan oleh DPMD Provinsi NTB untuk membawa nama Lombok Utara dan NTB di tingkat nasional” imbuh Tenaga Ahli Ekonomi Desa itu.
Kini, Lombok Utara fokus pada ikhtiar-ikhtiar peningkatan kemandirian desa dengan terbukanya ruang partisipasi aktif bagi masyarakat andil dalam pembangunan. Hal ini menjadi pertanda yang menunjukkan bahwa daerah terbungsu di NTB ini berkomitmen terus maju dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks saat ini dan ke depannya. (lai)
