Lombok Utara (NTB), Utarapos.com — DPRD Lombok Utara menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Ruang Sidang DPRD Gumi Tioq Tata Tunaq, Senin (14/7/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD KLU Agus Jasmani yang didampingi Wakil Ketua II, I Made Kariyasa. Tampak hadir Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, segenap anggota Dewan, Kepala Perangkat Daerah, serta unsur lainnya.
Laporan disampaikan Ketua Pansus Kamah Yudiarto. Politisi Nasdem ini menyampaikan bahwa pembahasan Raperda RPJMD dilakukan berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, yang mana penetapan RPJMD diharuskan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik.
“Bupati Lombok Utara melalui Kepala Bappeda telah menyerahkan Rancangan Akhir RPJMD kepada DPRD pada 13 Juni 2025. Selanjutnya, DPRD telah melaksanakan serangkaian rapat pembahasan hingga menghasilkan laporan pansus ini sebagai bentuk pertanggung jawaban,” ujar Kamah.
Menurutnya, rangkaian pembahasan Raperda terdiri dari rapat internal Pansus, rapat bersama Sekda dan Perangkat Daerah terkait, serta rapat dengan Tim Penyusun RPJMD. Hasil dari pembahasan tersebut dituangkan dalam laporan dengan intisari temuan, kesimpulan, dan saran untuk penyempurnaan dokumen Raperda RPJMD.
Adapun beberapa point penting dalam laporan Pansus, sebut Kamah, antara lain catatan Dokumen RPJMD sudah sesuai dengan ketentuan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Pansus menilai Visi “Bersatu untuk Kabupaten Lombok Utara Semakin Maju” adalah kelanjutan visi RPJMD sebelumnya, sehingga diharapkan mencerminkan kesinambungan pembangunan menuju RPJPD 2025–2045.
Kata Legislator dari Bayan itu, bahwa pansus juga menyoroti pentingnya kejelasan dalam rumusan program strategis terutama terkait isu kesetaraan gender, disabilitas, inklusi sosial (GEDSI), dan keberlanjutannya pada masa mendatang. Pun, pansus meminta program-program seperti KLU SETARA tidak hanya fokus pada perempuan dan anak, tetapi perlu memperhatikan kelompok rentan lainnya.
Selanjutnya, pendanaan menjadi perhatian khusus pansus dengan meminta pemerintah daerah Lombok Utara bersikap optimis dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah. Potensi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, hibah, dan filantropi juga perlu dimanfaatkan dengan maksimal.
Kecuali itu, pansus juga menegaskan perlunya sinkronisasi antara potensi pendapatan daerah dengan belanja strategis, termasuk penyesuaian anggaran dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan pembangunan antarwilayah.
“Beberapa indikator capaian seperti kemiskinan, stunting, Indeks Pembangunan Manusia, investasi, dan konektivitas infrastruktur (jalan) perlu dirumuskan dengan lebih detail dan realistis, serta disesuaikan dengan hasil konsultasi dengan Pemerintah Provinsi NTB,” jelas Legislator dua periode ini.
Masih kata Kamah, bahwa Dokumen Raperda RPJMD Tahun 2025–2029 secara umum dinyatakan layak diproses lebih lanjut. Saran dan hasil pembahasan mesti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan.
“Seluruh masukan dan saran yang telah dibahas bersama pemerintah daerah menjadi lampiran sah laporan pansus. Kami harap menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Raperda RPJMD menjadi Peraturan Daerah,” imbuhnya.
Laporan pansus kemudian ditutup seraya mengharapkan seluruh proses perencanaan pembangunan jangka menengah dapat berjalan lancar, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Lombok Utara.
“Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kita dalam membangun daerah tercinta ini,” tutupnya. (lai)
