Resmikan Kampung Reforma Agraria, Bupati Najmul Tekankan Pentingnya Sertifikat Tanah untuk Generasi Mendatang

Bupati Lombok Utara , Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H.,tandatangani prasasti pencanangan Desa Bayan, Kecamatan Bayan, sebagai Kampung Reforma Agraria tingkat Kabupaten Lombok Utara di Aula Kantor Desa Bayan, Kamis (29/10/2026)

Lombok Utara (NTB), utarapos.com – Bupati Lombok Utara , Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., secara resmi mencanangkan Desa Bayan, Kecamatan Bayan, sebagai Kampung Reforma Agraria tingkat Kabupaten Lombok Utara di Aula Kantor Desa Bayan, Kamis (29/10/2026).Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Forkopimda KLU, Kepala Dinas P2KBPMD KLU Atmaja Gumbara, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) KLU Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., Kepala Desa Bayan Satriadi, serta para kepala kewilayahan, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah bersama Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lombok Utara dalam mewujudkan keadilan agraria, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menata pengelolaan aset reforma agraria secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Bupati Najmul menyoroti masih banyaknya masyarakat yang memiliki tanah namun belum mengantongi sertifikat, pentingnya pemahaman mengenai bukti kepemilikan yang sah demi menghindari sengketa di kemudian hari.

“SPPT itu bukan bukti kepemilikan, bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat,oleh karena itu, melalui program Reforma Agraria, PTSL, dan Prona, pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya, termasuk sertifikat digital yang ada saat ini,” tegas Bupati Najmul di hadapan warga.

Bupati dua periode ini mengingatkan bahwa sertifikat tanah bukan hanya berguna untuk saat ini, melainkan menjadi warisan hukum penting bagi generasi mendatang. Ia mengimbau masyarakat untuk segera mengikhtiarkan pensertifikatan tanah melalui program pemerintah.

“Semua tanah sudah ada pemiliknya, tetapi belum tentu semuanya punya sertifikat saya mengajak semua untuk mengikhtiarkan pensertifikatan tanah, ini penting, karena anak-anak di masa depan mungkin tidak lagi memiliki hubungan psikologis dengan pemilik awal, sehingga sertifikat menjadi satu-satunya bukti hukum yang sah atas hak milik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPN KLU, Muhammad Shaleh Basyarah, menekankan bahwa kesuksesan program bergantung pada kolaborasi lintas sektor, ia mengapresiasi peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam mensosialisasikan dan menjalankan tugas pertanahan.

“Dengan kerja sama dan kolaborasi bersama rekan-rekan kementerian, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa, apa yang kita lakukan ke depan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan terus berkembang,” ujar Shaleh.

Lebih lanjut, Shaleh menambahkan bahwa Reforma Agraria tidak hanya soal legalitas, tetapi juga bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembinaan yang berkelanjutan.

“Melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, produk-produk unggulan masyarakat dapat terus berkembang, hari ini mungkin produk kopi, besok bisa produk-produk lainnya yang terus berkembang berkat kepastian lahan yang dimiliki,” tutupnya.

Dengan dicetuskannya Desa Bayan sebagai Kampung Reforma Agraria, diharapkan program ini dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta memicu pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Kecamatan Bayan khususnya, dan KLU pada umumnya.(adv)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!