Lombok Utara (NTB), utarapos.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Sosialisasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Aplikasi PERSADA Tahun 2026, bertempat di Lombok Golf Kosaido, Tanjung, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemkab KLU dalam modernisasi sistem pemungutan pajak daerah, khususnya bagi sektor hotel dan restoran ini dibuka langsung oleh Bupati Lombok Utara Dr.H.Najmul Akhyar.,SH.,MH dan dihadiri oleh Narasumber dari Guru Besar Ekonomi UIN Mataram sekaligus Komisaris Utama PT.USSI Mandalika.
Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar dalam kesempatan itu menegaskan bahwa digitalisasi PAD bukan sekadar peralihan dari sistem manual ke digital, melainkan sebuah upaya membangun budaya baru dalam tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
”Penerapan aplikasi PERSADA ini bukan semata-mata tentang penggunaan teknologi,lebih dari itu, ini adalah upaya kita membangun sistem yang mengedepankan keterbukaan, kejujuran, kedisiplinan, serta tanggung jawab bersama,” ujar Bupati Najmul di hadapan para pelaku usaha dan wajib pajak.
Menurut Bupati Najmul, optimalisasi PAD sangat strategis untuk mendukung kemandirian fiskal daerah, esensi dari pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat.
”Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan pelaku usaha bukan sekadar angka dalam penerimaan daerah,kalau ada orang makan di restoran atau menginap di hotel, pajak yang sekian persen itu sesungguhnya adalah uang yang dititipkan oleh konsumen kepada negara melalui perusahaannya,”tegas Bupati.
Bupati memberikan peringatan keras terkait potensi penyelewengan pajak, oleh karena Itulah sebabnya dalam peraturan perundang-undangan, hukuman untuk penyelewengan pajak sangat berat.
“Karena kita bukan sekadar menyelewengkan pajak, tetapi kita mencuri titipan rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kita,” tambahnya.
Transparansi dan Keadilan Bagi Hasil (PHRD)
Dengan adanya sistem digitalisasi PERSADA, Bupati Najmul berharap setiap rupiah dana yang masuk dapat dipantau dan diawasi secara optimal oleh semua pihak, dana tersebut dipastikan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
Bupati juga meluruskan pemahaman mengenai aliran dana pajak, khususnya terkait Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PHRD) yang kembali ke desa-desa.
”Untuk desa-desa yang sumber pajaknya banyak, PHRD-nya juga tinggi, di Lombok Utara ini, kawasan Gili Trawangan misalnya, pasti PHRD-nya paling tinggi, jadi jangan sampai ada desa yang merasa dirugikan, semua yang diambil pemerintah, dibagi-bagi kembali untuk pembangunan di tingkat desa,” jelas Bupati.
Bupati Najmul menginstruksikan agar sosialisasi aplikasi PERSADA dilakukan secara menyeluruh, Ia meminta agar teknologi ini tidak menimbulkan kesulitan baru, melainkan menjadi solusi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi wajib pajak.
”Mari kita jadikan penerapan aplikasi PERSADA ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan, sekaligus membangun tata kelola pendapatan daerah KLU yang lebih berintegritas,”tutupnya
Dalam pada itu, sebelumnya. Kepala Bapenda KLU, Tri Darma Sudiana SSTP, mengatakan bahwa terobosan digitalisasi yang dibuat tidak membebani anggaran daerah karena menggunakan aplikasi buatan Pemerintah Kota Malang yang dihibahkan secara gratis.
“Aplikasi ini merupakan buatan Kota Malang yang diberikan secara gratis kepada kita,ini menjadi nilai efisiensi bagi daerah dalam menyediakan infrastruktur teknologi,” ujar Tri Darma.
Dipaparkan oleh Tri Darma, percepatan digitalisasi didasari oleh pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut efisiensi dan kecepatan pelayanan,mmasih adanya kendala literasi digital serta kebiasaan masyarakat dan pelaku usaha yang masih mengandalkan cara manual.
“Transformasi digital membuat berbagai instansi, perbankan, maupun swasta beralih menggunakan sistem berbasis aplikasi,”katanya.
Meskipun aplikasi sudah tersedia, pihaknya menyadari masih ada kelompok yang belum memiliki keterampilan mengoperasikannya secara mandiri,dengan sosialisasi penting untuk memberikan pengetahuan agar rekan-rekan pelaku usaha terbantu dalam manajerial perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Bapenda KLU menetapkan 50 pelaku usaha sebagai peserta pilot project dari total sekitar 1.800 Wajib Pajak (WP) di Lombok Utara.
“Pemilihan 50 peserta ini sebagai sebuah kehormatan dan penghargaan bagi mereka yang hadir,:katanya.
Tri Darma juga menyampaikan apresiasi tinggi atas tingginya antusiasme peserta yang hadir di pagi hari, dimana dengan pengalaman sebelumnya saat melakukan sosialisasi di kawasan Gili Trawangan, yang seringkali terkendala jadwal aktivitas pelaku usaha setempat.
“Kegiatan yang didanai dari Anggaran Perubahan APBD Tahun 2026 ini rencananya akan berlangsung seharian penuh dengan sesi diskusi teknis dan pemasangan aplikasi,”jelansya. (den)
