Lombok Utara (NTB), utarapos.com – Bupati Lombok Utara Dr H. Najmul Akhyar, SH., MH menghadiri Rapat Paripurna DPRD KLU dengan agenda Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bertempat di Ruang Sidang DPRD KLU (12/11/2026). Pada Kesempatan tersebut hadir Sekretaris Daerah Lombok Utara Sahabuddin, S.Sos., M.SI, Anggota Forkopimda KLU, Para Kepala OPD lingkup Pemda KLU.
Rapat Paripurna tersebut diikuti sebanyak 18 orang anggota DPRD ini dipimpin oleh Ketua DPRD KLU Agus Jasmani, di dampingi Wakil Ketua 2 DPRD KLU I Made Karyasa.
Dalam penyampaiannya, Bupati Najmul menegaskan bahwa penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Hal ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan di KLU,”katanya.
Secara garis besar, pendapatan daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.340.921.042.427,11, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp395.018.547.799,25 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp945.902.494.627,86.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.335.171.042.427,11, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp1.048.019.910.399,10, Belanja Modal sebesar Rp156.554.983.266,01, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.127.000.000,00, serta Belanja Transfer sebesar Rp127.469.148.762,00.
Dari struktur pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD Tahun Anggaran 2027 mencatat surplus sebesar Rp5.750.000.000,00. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp5.750.000.000,00 yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
“Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat minus Rp5.750.000.000,00 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan diproyeksikan nihil atau Rp0,00,”jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Najmul juga menjelaskan pentingnya penyesuaian fiskal menyusul ditetapkannya UU APBN Tahun Anggaran 2027 serta diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026.
Berdasarkan ketentuan tersebut, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Lombok Utara ditetapkan sebesar Rp590.373.824.000,sementara itu, dalam rancangan APBD sebelumnya, alokasi transfer tercatat sebesar Rp893.553.640.603,86. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan alokasi sekitar Rp303 miliar yang perlu diantisipasi melalui penyesuaian terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah.
Penyesuaian tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan keselarasan kebijakan penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih cermat melalui rasionalisasi belanja, penajaman program prioritas, serta penguatan sumber-sumber pendapatan daerah,”katanya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance) dengan mengedepankan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Optimalisasi alokasi fiskal akan diarahkan pada program-program strategis yang mampu menjawab kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, memperkuat pembangunan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Melalui penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2027 ini, Pemda berharap terbangun sinergi dan pembahasan yang konstruktif antara pihak eksekutif dan legislatif,”harapnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
RAPBD bukan sekadar instrumen penganggaran, melainkan wujud komitmen bersama dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Lombok Utara.
“Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, setiap rupiah anggaran diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,”tutupnya.(adv)
