Sumedang (Jawa Barat), Utarapos.com – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH mengikuti Retreat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II bertempat di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Sebelumnya, retret yang digelar mulai tanggal 22 sampai dengan 26 Juni 2025 ini atau berlangsung selama lima ini disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat meninjau pemeriksaan kesehatan peserta Retret di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta.
Retreat atau kegiatan mempererat kerja sama, meningkatkan kinerja, dan membahas isu-isu penting terkait pemerintahan dan pembangunan daerah ini sebagai bagian dari program penguatan kepemimpinan kepala daerah yang digagas oleh Kemendagri.
Retret gelombang II ini diikuti 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para kepala daerah dalam menghadapi dinamika pemerintahan, serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber nasional, baik dari kementerian/lembaga, akademisi, maupun praktisi pemerintahan. Materi yang dibahas meliputi strategi pembangunan nasional, integritas dan etika kepemimpinan, transformasi digital pemerintahan, hingga manajemen krisis dan penanganan bencana.
Bupati Najmul Akhyar menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini (retret-red) sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas diri sebagai pemimpin daerah, sebagaimana dilansir media ini dari rilis Prokopim Setda Kabupaten Lombok Utara, pada Minggu (22/6/2025).
“Kegiatan ini sangat penting, karena memberikan ruang refleksi, penguatan, serta sinergi antar sesama kepala daerah demi kemajuan pembangunan di daerah masing-masing,” ungkap Najmul.
Menurutnya, retreat kepemimpinan di IPDN menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berdaya saing, responsif terhadap perubahan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (lai)
