Jakarta (DKI), Utarapos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disediakan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Langkah ini penting dilakukan terutama bagi 214 daerah, pasalnya saat ini mengalami tren kenaikan harga beras.
“Tolong, waktunya kita memanfaatkan betul beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog ini untuk melakukan intervensi oleh pemerintah di 214 kabupaten/kota,” ujar Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Harga Beras di 214 Pemda secara virtual dari Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Disadur media ini dari Rilis Pers Puspen Kemendagri, Kamis petang, Mendagri menegaskan beras merupakan salah satu komoditas utama yang memberikan andil terhadap inflasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per tanggal 1 September 2025. Ia menyebutkan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025 bertambah menjadi 214 daerah, dari sebelumnya 200 daerah pada minggu ketiga Agustus 2025.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog akan menggelar operasi pasar lewat penyaluran beras SPHP dengan melibatkan Pemda. Mendagri menegaskan, pihaknya bakal memantau daerah mana saja yang mendukung penyaluran tersebut.
Sejurus dengan itu, Mendagri mengimbau 214 Pemda agar segera berkoordinasi dengan Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran beras SPHP. Ia juga menekankan pentingnya memastikan program tersebut menyasar masyarakat kurang mampu.
Ditambahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini harga beras akan stabil apabila operasi pasar dilakukan dengan baik dalam jangka waktu tertentu.
“Kalau ini bergerak satu bulan, apalagi rencana kita sampai Desember, kami yakin [penurunan] harga akan terus menerus terjadi,” ujarnya.
Dalam pada itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP tersalurkan hingga Desember 2025. Ia juga telah mengerahkan seluruh jajaran Bulog di daerah untuk memantau sekaligus mengawal penyaluran beras SPHP di 214 kabupaten/kota.
“Jadi diharapkan nanti menyesuaikan gudang-gudang tetap melayani seluruh permintaan-permintaan ataupun PO-PO (Purchase Order) dari masing-masing wilayah, baik dari kabupaten/kota, bahkan sampai dengan kecamatan-kecamatan,” terangnya.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kemudian diikuti pemerintah daerah dari 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. (djn)
