Lombok Utara (NTB), Utarapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) gelar rapat paripurna dengan agenda membahas jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (24/9 2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agus Jasmani ini dihadiri Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Wakil Bupati, Kusmalahadi Syamsuri, ST, MT, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah KLU.
Dalam kesempatan rapat paripurna kali ini, Wakil Bupati Kusmalahadi menyampaikan tanggapan atas masukan dari fraksi-fraksi DPRD Lombok Utara.
“Kami berkomitmen setiap program yang dirancang dalam APBD Perubahan Tahun 2025 akan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama pada sektor pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan,” ungkap Bang Kus, sapaan akrab Wabup Lombok Utara ini.
Beberapa poin penting dari tanggapan fraksi-fraksi termasuk Fraksi Partai Gerindra yang mendorong program prioritas pemerintah agar dapat berdampak luas bagi masyarakat. Selain itu, mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam pemulihan ekonomi termasuk skema tanggungan bunga pinjaman untuk usaha mikro.
Bang Kus menyebutkan, sementara Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan eksekutif terkait tindak lanjut tenaga kontrak yang dirumahkan. Selain itu, meminta untuk menjelaskan kebijakan pengakomodiran pimpinan PD berdasarkan seleksi yang dilakukan.
Disusul tanggapan Fraksi PKB yang menyoroti penanganan ruas jalan yang rusak berat di wilayah konstituen mereka. Disoroti pula perkembangan angka kemiskinan dengan hasil menunjukkan penurunan yang signifikan.
Berikutnya Fraksi tambah Wabup. Partai Golkar dan Demokrat. Kedua fraksi hanya memberikan saran terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah, relokasi anggaran, serta pembangunan infrastruktur yang mendesak untuk direalisasikan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan.
Bang Kus menekankan pentingnya ketelitian dalam penempatan pimpinan OPD dan sistem seleksi yang transparan agar setiap kepala OPD dapat melaksanakan tugas dengan profesionalisme serta menegakkan etika birokrasi.
Terakhir Wabup Kusmalahadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi atas saran dan masukannya bagi eksekutif. Ia berharap kerjasama legislatif dan eksekutif semakin terjalin harmonis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Lombok Utara.
“Rapat paripurna ini menjadi momen penting bagi kita dalam meneguhkan komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara,” tutupnya. (lai)
