Lombok Utara (NTB), utarapos.com – Untuk penempatan payroll gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta sosialisasi layanan perbankan bagi ASN di lingkungan Pemkab KLU. PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB Perseroda resmi ditunjuk sebagai mitra penyalur gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kabupaten Lombok Utara. Penunjukan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU Malasiswadi, S.Kom., dengan Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB Perseroda, Faisal SE.,MM., yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah KLU, Sahabudin.S.Sos.,,M.Si, bertempat di Aula Kantor Bupati Senin (7/9/2026). Hadir juga Kepala Bagian Ekonomi SDA KLU H.Nurdin.,SKm, Kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU Suparman.,SH.,serta perwakilan OPD lainya.
Sekda Kabupaten Lombok Utara, Sahabudin menekankan pentingnya sinergi dan silaturahmi antar-OPD dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, kerja sama dengan BPR NTB bukan hanya sekadar transaksi perbankan, melainkan bentuk tanggung jawab moral sebagai pemegang saham untuk membesarkan aset daerah.
“Sebagai pemegang saham, kita memiliki kewajiban untuk membesarkan bank milik kita sendiri, ketika cakupan layanan BPR NTB meluas, insya Allah usaha dan labanya akan meningkat, laba yang bagus berarti dividen bagi pemegang saham juga meningkat, dan itu masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” ujar Sahabudin.
Sekda secara terbuka menyebutkan bahwa peningkatan dividen dari BUMD/BUPD merupakan salah satu strategi creative finance yang sangat krusial saat sekarang, sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan pendapatan transfer ke daerah hingga Rp.200 miliar serta pembatasan belanja operasional.
“Kita harus berterus terang, dividen itulah salah satu harapan kita di tengah kondisi fiskal yang menantang, pengurangan transfer ratusan miliar itu pengaruhnya besar, karena itu, kami berharap semua OPD bisa merencanakan belanja dengan lebih efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.
Terkait teknis pelaksanaan, Sahabudin mengapresiasi langkah penyaluran gaji PPPK melalui BPR NTB sebagai wujud pelayanan terbaik bagi aparatur, selain itu membuka peluang agar ke depannya, mekanisme penggajian pegawai lainnya juga dapat dialihkan ke BPR NTB, seiring dengan peningkatan sarana prasarana dan sistem payroll yang handal dari pihak bank.
“Semoga penyaluran gaji teman-teman PPPK dari Bank NTB Syariah ke BPR NTB ini berjalan lancar atas kerja sama kita semua, ini adalah bagian dari upaya kita menjaga kesejahteraan pegawai sekaligus memperkuat fondasi keuangan daerah,” pungkasnya.
Penandatanganan PKS ini menjadi tonggak penting dalam optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Lombok Utara, di mana kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan daerah diharapkan mampu menciptakan ketahanan fiskal yang berkelanjutan.
Sementara itu Direktur Utama BPR NTB, Faisal, mengungkapkan rasa bangganya karena Lombok Utara kembali menjadi pionir,dimana sebelumnya, KLU telah menjadi kabupaten pertama di NTB yang menerapkan sistem pengkajian pegawai PPPK melalui BPR NTB dengan skema subsidi bunga dari Pemkab KLU.
“Isyaallah tidak akan ada masalah dalam penyaluran gaji ini, kami yakinkan semua PPPK akan menerima gaji tepat pada waktunya, hari dan jam yang sama,” tegasnya.
Menjawab kekhawatiran teknis terkait ketergantungan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Faisol memberikan jaminan konkret, pihaknya telah menyiapkan mekanisme dana talangan (bridging fund) khusus untuk memastikan kelancaran transfer gaji.
“Jadi, kalau SIPD online bermasalah seperti kejadian beberapa waktu lalu yang harusnya pagi masuk tapi baru sore atau malam—kami pastikan setiap gaji PPPK itu akan masuk tepat pada waktunya, sekalipun sistem lagi down atau bermasalah dengan Pusdatin Kemendagri,” jelasnya.
Selain ketepatan waktu, Faisal juga menjamin kenyamanan bagi para penerima gaji, Ia menegaskan bahwa mutasi gaji akan tetap menggunakan rekening yang sama seperti sebelumnya.
“Jadi, selama ini kalau menerima melalui Bank NTB, maka gajinya pun akan terima melalui rekening Bank NTB, tidak perlu repot membuka rekening baru,”imbuhnya.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Faisol mengumumkan rencana ekspansi layanan fisik BPR NTB di Lombok Utara, dengan kepercayaan yang diberikan oleh Pemkab KLU saat ini, pihaknya menargetkan pembukaan kantor layanan di seluruh kecamatan pada tahun depan.
“Insyaallah tahun depan kami akan buka semua kecamatan akan ada kantor layanan kami,” pungkasnya.
Langkah strategis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi aparatur sipil negara, tetapi juga sejalan dengan upaya Pemkab KLU dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen BUMD.(den)
