Lombok Utara (NTB), Utarapos.com – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Mataram menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) di Aula Kantor Bupati (4/11/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta klien pemasyarakatan yang berdomisili di Kabupaten Lombok Utara.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhtarudin, S.H. dihadiri Bupati Lombok Utara diwakili Asisten III Setda KLU Ir.Moch Wahyu Darmawan,Anggota Forkopimda KLU,Para Kepala OPD terkait.
Dalam sambutannya, Kabag TU dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Muhtarudin menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan proses reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal.
“Pemasyarakatan tidak hanya berhenti pada masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi berlanjut pada pembimbingan di tengah masyarakat agar mereka dapat kembali mandiri, produktif, dan diterima kembali oleh lingkungan sosialnya,” ujar Muhtarudin.
Ia menambahkan, keberhasilan pembimbingan dan reintegrasi sosial tidak dapat dicapai jika Balai Pemasyarakatan berjalan sendiri,dibutuhkan penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang kuat antara Balai Pemasyarakatan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi sektoral, hingga pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.
“Kita bersama-sama menyatukan visi, merumuskan langkah strategis, serta memperkuat jejaring kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program Kelayan Binter di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya,” tegasnya.
Muhtarudin juga menyoroti pentingnya sinergi dalam mencegah residivisme. “Dengan adanya sinergi kita semua dalam membimbing dan mengawasi saudara-saudara kita ini, maka diharapkan tidak ada lagi pengulangan kasus tindak pidana yang saat ini sedang marak terjadi, di mana banyak residivis disebabkan oleh faktor ekonomi maupun faktor sosial di mana kurangnya perhatian kita semua terhadap kehidupan sosial mereka setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu Bupati Lombok Utara yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda KLU Ir. Moch. Wahyu Darmawan, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan acara FGD, khususnya kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram.
“Acara ini diadakan dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi baik dalam hal pengawasan maupun pemberdayaan pembinaan terhadap eks warga binaan pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa acara ini dihajatkan untuk membentuk tim terpadu yang terintegrasi, mulai dari tingkat kecamatan, desa, hingga OPD terkait.
“Acara ini dihajatkan untuk membentuk suatu tim yang terpadu, yang terintegrasi baik dari wilayah seperti dari kecamatan, desa, maupun OPD yang terkait untuk melakukan pembinaan yang lebih terintegrasi,” tambahnya.
Terima kasih kepada Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, khususnya Balai Pemasyarakatan, yang telah menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara selama ini, termasuk dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset.
“Semoga untuk ke depan kerja sama ini bisa menjadi lebih baik dan semakin terintegrasi lagi untuk masa-masa yang akan datang,” harapnya.
Ketua Panitia Penyelenggara FGD Selamet Riadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan FGD Kelayan Binter ini juga akan mengadakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara beberapa pihak yang terkait dengan pembinaan dan pembimbingan klien yang ada di Lombok Utara.
“Semoga dengan PKS ini akan meningkatkan pembinaan dan pembimbingan yang lebih optimal lagi,” ujar Selamet Riadi.
Penandatanganan PKS dengan berbagai pihak strategis ini merupakan wujud nyata komitmen bersama bahwa pembinaan klien pemasyarakatan adalah tanggung jawab moral bersama demi mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. PKS ini diharapkan semakin mempermudah dalam melaksanakan bimbingan maupun pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Lombok Utara.
Kegiatan FGD Kelayan Binter ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengoptimalkan peran Balai Pemasyarakatan dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang semakin profesional dan berintegritas.
“Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bergerak bersama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan warga binaan pemasyarakatan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab,”katanya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi interaktif yang menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk peningkatan layanan bimbingan integrasi di wilayah Kabupaten Lombok Utara.(adv)
![]()














