Banyuasin (Sumsel), utarapos.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., memimpin rapat pembahasan tindak lanjut progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyuasin. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekda Banyuasin, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ir. Zakirin, S.P., M.M., CGCAE., Plt. Kepala Dinas Sosial, Dr. H. Salni Fajar, S.Ag., M.H.I., serta berbagai unsur undangan terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Rapat tersebut membahas persiapan dan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak Banyuasin yang membutuhkan intervensi pendidikan, sejalan dengan upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi serta mendukung Asta Cita dan RPJMD Banyuasin 2025–2029.
Dari hasil pembahasan, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat direncanakan berada di kompleks perkantoran Pemkab Banyuasin, dengan luas lahan sekitar 6,5 hektare dan dapat diperluas hingga 7,1 hektare. Lokasi ini dinilai strategis karena topografi relatif datar dengan kemiringan kurang dari 10 persen, telah memiliki aset Pemda, serta terdapat bangunan Rusunawa tiga lantai yang belum dihuni. Konsekuensi dari pemilihan lokasi ini adalah kebutuhan pembangunan jalan khusus menuju lokasi Sekolah Rakyat.
Terkait akses jalan, rapat membahas dua skenario. Skenario pertama adalah pembangunan jalan khusus tanpa pembebasan lahan sepanjang 674 meter dengan lebar 15 meter. Skenario ini dapat mempercepat proses pembangunan karena tidak memerlukan pembebasan lahan, namun berdampak pada sebagian aset di sekitar perkantoran, seperti aula, gudang, dan pagar Dinas Sosial, serta membuka akses masyarakat umum ke area perkantoran. Skenario kedua adalah pembangunan jalan dengan pembebasan lahan sepanjang 350 meter dan lebar 15 meter. Skenario ini membutuhkan waktu lebih lama karena harus melalui mekanisme pembebasan lahan dan negosiasi dengan pemilik lahan, namun tidak mengorbankan aset perkantoran yang ada.
Selain itu, dibahas pula sejumlah tindak lanjut yang diperlukan, antara lain penyusunan dokumen lingkungan (Amdal dan Andalalin), penyiapan akses jalan khusus, penjaminan ketersediaan air bersih untuk sekitar 2.500 orang, serta normalisasi kolam retensi.
Seluruh persiapan tersebut ditargetkan dapat melengkapi dokumen Readiness Criteria. Dokumen ini merupakan syarat kelayakan dan kesiapan proyek yang harus dipenuhi pemerintah daerah sebelum pembangunan dapat dieksekusi. Readiness Criteria mencakup aspek legalitas lahan, kesiapan akses jalan, ketersediaan air bersih, dokumen lingkungan, serta kesiapan desain bangunan. Setelah dokumen ini lengkap, akan diserahkan kepada Kementerian Sosial guna memicu inspeksi final oleh Satuan Kerja (Satker).
Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen memastikan seluruh tahapan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai jadwal, sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Banyuasin. (*)
