Lombok Timur (NTB), utarapos.com – Pengurus Wilayah (PW) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berkomitmen memperkuat kelembagaan komunitas adat sebagai bagian dari upaya memperjuangkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Sembalun, Lombok Timur. Sabtu (14/11/2026),
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Lombok Timur.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur, H. Mustafa, Ketua Pengurus Harian Wilayah (PHW) AMAN NTB Junaedi SH, Ketua Pengurus Daerah (PD) AMAN Lombok Timur Sayadi SH, Ketua PD AMAN Sembalun Robi serta para ketua komunitas adat se-Kabupaten Lombok Timur.
Ketua PHW AMAN NTB Junaedi mengatakan, Mlmelalui kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Komunitas Adat AMAN Wilayah NTB mendorong peningkatan kemampuan organisasi komunitas adat dalam memperkuat struktur kelembagaan, tata kelola organisasi, kepemimpinan adat
“Serta kemampuan masyarakat adat dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak atas wilayah adat, budaya, tradisi, dan sumber daya alamnya” ujar Junaedi di Sembalun (14/11/2026)
Junaedi juga menyebutkan, kegiatan ini sekaligus menjadi ruang strategis untuk mendorong implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
“Kehadiran regulasi daerah tersebut harus menjadi landasan nyata bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat” tegas Ketua PHW AMAN NTB
Ditegaskan oleh Junaedi. Bagi AMAN NTB, pengakuan masyarakat adat tidak boleh berhenti pada pengakuan secara administratif maupun sekadar menjadi dokumen kebijakan.
“Pengakuan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk penguatan kelembagaan adat, perlindungan wilayah adat, pelestarian budaya, serta keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka” imbuhnya tegas
Dipaparkannya, kegiatan yang dilaksanakan di Komunitas Kerama Adat Sembalun Bumbung pada tanggal 13–14 November 2026 ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan penguatan gerakan masyarakat adat di Nusa Tenggara Barat.
“AMAN NTB meyakini bahwa masyarakat adat yang kuat adalah masyarakat yang memiliki kelembagaan adat yang kokoh, identitas budaya yang terjaga, wilayah adat yang terlindungi, serta kedaulatan dalam menentukan masa depan komunitasnya” ujar Junaedi
Menurut Junaedi, adat bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan fondasi kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
“Mari bersama memperkuat kelembagaan adat dan mengawal implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 demi terwujudnya masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, bermartabat, dan sejahtera” ajaknya
Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur, H. Mustafa, dalam sambutannya, Mustafa mengapresiasi langkah PD AMAN Sembalun yang telah melaporkan keberadaan organisasinya kepada Bakesbangpoldagri Lombok Timur.
Menurutnya, meskipun sebelumnya belum terdaftar secara administratif di pemerintah daerah, organisasi tersebut telah memiliki legalitas badan hukum di tingkat pusat.
“Alhamdulillah, kemarin Pak PW AMAN NTB didampingi Pak PD Lombok Timur datang melaporkan keberadaan PD AMAN Sembalun. Dari sisi legalitas, lembaga ini sudah memiliki badan hukum, akta notaris, dan administrasi hukum umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM,” ungkap Mustafa.
Dikatakannya, legalitas kelembagaan menjadi modal penting bagi komunitas adat untuk mengembangkan berbagai bidang kegiatan.
Bahkan, ruang gerak organisasi tidak hanya terbatas pada pelestarian adat dan budaya, tetapi juga dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, kesehatan hingga usaha.
Mustafa berharap AMAN dapat mengembangkan peran kelembagaannya secara lebih luas, termasuk membuka peluang pengembangan klinik maupun rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengajak seluruh komunitas adat di Lombok Timur yang belum memiliki legalitas formal agar segera membentuk dan melengkapi administrasi kelembagaannya.
Menurutnya, organisasi yang belum memiliki legalitas resmi akan menghadapi keterbatasan ketika menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah maupun DPRD. Begitu pula dalam mengakses bantuan hibah dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
“Kalau komunitas adat tidak mempunyai lembaga formal, tentu akan sulit mendapatkan hibah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun melalui DPRD. Karena itu, penting bagi komunitas adat untuk memiliki kelembagaan yang resmi,” tegasnya.
Selain legalitas, Mustafa menekankan pentingnya perlindungan dan pelestarian hak-hak masyarakat adat. Ia mengajak seluruh pemangku adat bersama pemerintah daerah menjaga keberadaan adat dan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat Lombok Timur.
Poin lainnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi pengelola rumah adat dan generasi muda.
Dia mencontohkan perkembangan pariwisata Sembalun yang semakin dikenal, bahkan telah menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Sejumlah rumah adat menjadi salah satu daya tarik wisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada wisatawan.
Ia menilai pengelola rumah adat perlu memiliki kemampuan komunikasi, termasuk penguasaan bahasa Inggris dasar, agar mampu menjelaskan sejarah rumah adat, benda-benda peninggalan, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
“Minimal ketika wisatawan datang, pengelola bisa menjelaskan kapan rumah adat dibangun, bagaimana sejarahnya, serta apa makna benda-benda yang ada di dalamnya. Ini membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Mustafa juga menyinggung pentingnya tata krama, etika berpakaian, dan cara menyambut tamu. Ia mencontohkan pengelolaan kawasan Keraton Yogyakarta yang memberikan pengalaman kepada pengunjung melalui penjelasan sejarah, tradisi, hingga proses pembuatan karya budaya.
Menurutnya, pola pengelolaan serupa dapat dikembangkan di kawasan adat Sembalun dan wilayah lainnya di Lombok Timur, sehingga rumah adat tidak hanya menjadi objek kunjungan, tetapi juga pusat edukasi dan pelestarian kebudayaan.
Selanjutnya, ia mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan komunitas adat, termasuk PW AMAN NTB, PD AMAN Lombok Timur, PD AMAN Sembalun, serta organisasi masyarakat adat lainnya.
Mustafa menegaskan pemerintah daerahk tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga dan mengembangkan keberadaan masyarakat adat. Diperlukan kerja sama dan komitmen seluruh pihak agar program pelestarian adat dapat berjalan berkelanjutan.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan generasi muda dalam komunitas adat. Menurutnya, anak-anak muda harus diberikan ruang dan pembinaan agar memahami nilai-nilai adat, tata krama, etika berbahasa, serta cara berpakaian sesuai norma budaya setempat.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan pentingnya wawasan kebangsaan yang menjadi salah satu bidang pembinaan Bakesbangpoldagri.
“Anak-anak muda harus dilibatkan dan diajarkan tata krama. Bagaimana cara berbahasa, berpakaian, dan menghormati adat. Mereka adalah generasi penerus yang akan menjaga keberlangsungan budaya kita,” katanya.
Di akhir sambutannya, Mustafa berharap kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan komunitas adat tersebut menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat membangun komitmen dalam menjaga identitas dan warisan budaya daerah.
“Menjaga adat berarti menjaga identitas. Melestarikan budaya berarti merawat warisan leluhur, dan memperkuat komunitas adat berarti memperkuat pondasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (*)
