OPINI – SETIAP kali terjadi pergantian kepemimpinan dalam sebuah organisasi kerap diiringi dengan tumbuhnya harapan baru dari orang-orang yang berselancar di dalamnya. Suasana demikian tampak benderang dalam suksesi musyawarah daerah (Musda) ke-2 Ikatan Pranata Hubungan Masyarakat (Iprahumas) NTB pada 8 Nopember lalu. Seluruh peserta musda berharap perubahan besar akan terwujud dalam tubuh organisasi profesi humas di provinsi bermoto Gumi Gora tersebut.
Pergantian pemimpin dalam berbagai koridor pengabdian acapkali dianggap sebagai titik awal perubahan. Sinar pijar perubahan di tubuh Iprahumas NTB pun tak ayal tercermin kuat dari optimisme sang nakhoda baru. Sebingalur, para mandatoris pun tidak kalah optimis bahwa pemimpin baru diyakini mampu membawa harapan baru untuk kemajuan Iprahumas NTB.
Betapa tidak, setelah terpilih secara aklamasi menjadi nakhoda baru Iprahumas NTB dalam arena musda, H. Suhirman Adita, dalam pidato sekapur sirihnya menegaskan komitmennya untuk mendulum Iprahumas menuju kemajuan pada masa mendatang atau setidaknya pada masa bhakti kepemimpinannya selama tiga tahun ke depan.
Sosok yang tidak diragukan lagi pengalamannya malang-melintang di berbagai organisasi dan NGO ini dengan lugas menyatakan kesiapannya berkhidmat demi keberlangsungan roda organisasi Iprahumas dengan memperkuat marwah kehumasan di NTB pada masa mendatang.
Suhirman Adita menyoroti urgensi keberlanjutan Iprahumas sebagai lokus pranata humas dalam kedudukan pilar utama diseminator informasi dan aktor komunikasi pemerintahan.
Ia bahkan siap menghibahkan rumah untuk sekretariat demi keberlanjutan kepentingan organisasi supaya dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
Suhirman menandaskan tanpa dukungan, tanpa motivasi, serta tanpa partisipasi dan gagasan yang konstruktif dari stakeholders, maka keberlangsungan Iprahumas dengan berbagai visi dan misi besarnya untuk merajut kemajuan masa depan tidak akan bisa terwujud sesuai harapan bersama.
Bila dicermati secara seksama, mimpi besar sang nakhoda baru Iprahumas NTB tersebut memang sebuah kenyataan. Pasalnya, dalam kiprah sebagai ujung tombak manajemen informasi dan komunikasi publik, Pranata Humas sebagai anggota organisasi seyogyanya memang bukan sekadar mampu menyampaikan sebuah kebijakan, program, kinerja atau inovasi, melainkan harus mampu pula menjelaskan argumen yang melatar belakangi sebuah tindakan komunikatif instansi pemerintahan perlu disampaikan, apa tujuannya, dan apa pentingnya bagi publik. Sebab hanya dengan cara inilah publik bisa memahami, menerima, mendukung, dan berperan aktif dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah.
Apalagi diera globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi yang luar biasa pesat menyebabkan perubahan kebiasaan masyarakat terhadap kebutuhan informasi. Kini, masyarakat selalu gandrung akan informasi yang aktual. Dengan lanskap perubahan ini menuntut institusi pemerintah berperan aktif dengan mempersiapkan tata kelola pernik-pernik kehumasan yang berkualitas dan kredibel. Hal ini dikarenakan salah satu misi kehumasan institusi pemerintah yaitu mengonstruksi citra dan reputasi positif pemerintah, membentuk, meningkatkan dan memelihara opini positif publik.
Kemudian menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data dan informasi, serta menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah dalam rangka membangun kepercayaan publik dengan efektif dan efisien, sehingga hubungan antara lembaga pemerintahan dan masyarakat bisa terbina dengan baik.
Fungsi kehumasan dapat berjalan dengan optimal niscaya didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mengusai manajemen kehumasan plus ditunjang kemampuan teknis. SDM GPR yang profesional dan berkualitas akan mampu menjalankan aktivitas diseminasi informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, antar pemerintah, dan pemerintah dengan mitra. Tak hanya itu, mereka pun mampu bekerja sama dengan media dalam iklim kerja yang harmonis.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi serta meningkatkan intensitas komunikasi sosial dan media massa secara lebih intensif, meniscayakan pranata humas pemerintah berupaya memberikan layanan informasi kepada publik melalui media massa dengan cepat, akurat, dan up to date sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menggapai profesionalisme, pranata humas sebagai ujung tombak pengelolaan informasi perlu kualitas personal dan efektifitas kinerja, di antaranya melalui upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM humas pemerintah. Dalam konteks inilah, kiprah kepengurusan Iprahumas NTB mendatang urgen memainkan peran untuk mendorong kualitas personal pranata humas dan revitalisasi kehumasan instansi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-NTB. Dalam pada itu, mengingat pranata humas memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan dalam skala nasional maupun skala lokal.
Sempena, kita berharap di bawah panji kepemimpinan yang baru hasil muda ke-2 tahun 2025, Iprahumas NTB mampu bersinar terang dengan pijaran informasi yang menyejukkan bagi publik Gumi Gora. Semoga.
Oleh: Sarjono, S.I.Kom, M.Sos (Anggota Divisi SDM DPP Iprahumas Indonesia)
