OKI (Sumsel), utarapos.com – Hingga hampir tutup tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) belum juga memberikan penjelasan substantif secara terbuka mengenai pengadaan seragam sekolah SD dan SMP dengan total pagu Rp.6,13 miliar.
Upaya wartawan meminta klarifikasi ke Pejabat Dinas Pendidikan terkait pengadaan seragam tersebut justru berujung pada pengalihan konfirmasi dari satu pihak ke pihak lain.
Sikap tersebut memunculkan pertanyaan di ruang publik mengenai keterbukaan instansi pendidikan dalam menjelaskan penggunaan anggaran publik.
Terlebih, pengadaan seragam menyangkut kebutuhan siswa dan belanja pemerintah yang semestinya dapat diperiksa dasar perhitungan serta pelaksanaannya.
Ada pun rincian anggaran untuk pengadaan seragam sekolah SMP senilai Rp.2.760.00.000, dan untuk pengadaan seragam sekolah SD sebesar Rp.3.375.000.000
Adapun upaya awak media ini mengkonfirmasi kepada Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten OKI namun menemui kendala. Wartawan tidak memperoleh penjelasan substantif mengenai pengadaan tersebut
Konfirmasi berlanjut kepada Sekretariat Dinas Pendidikan, namun awak media ini sudah berulang kali mencoba mengkonfirmasi akan tetapi yang bersangkutan tak pernah bisa di temui, sehingga awak media ini tidak mendapatkan keterangan mengenai paket tersebut.
Ketua investigasi Lembaga Investigasi Negara (L-IN) Andi Burlian menyoroti persoalan tersebut. Menurut dia, instansi pemerintah tidak semestinya membiarkan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran berlarut-larut tanpa kejelasan.
Pernyataan itu tidak serta merta menunjukkan adanya kesengajaan untuk menutup informasi. Akan tetapi publik juga membutuhkan jawaban yang terukur
Andi menilai keterbukaan semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab pejabat publik, terutama ketika pertanyaan menyangkut anggaran bernilai miliar rupiah.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya dipersulit ketika ingin mengetahui bagaimana uang publik digunakan.
“Publik tidak boleh dianggap sebagai gangguan. Dinas Pendidikan harus menjelaskan secara terbuka bagaimana anggaran itu dihitung, berapa jumlah siswa penerima, dan apakah seluruh seragam benar-benar didistribusikan sesuai peruntukan,” terangnya.
Ia juga mengkritik pola komunikasi birokrasi yang berpotensi membuat proses konfirmasi kehilangan arah. Menurut dia, pejabat yang tidak menangani substansi persoalan semestinya menunjukkan jalur yang jelas menuju pihak yang berwenang, bukan membiarkan pertanyaan terhenti tanpa ada jawaban
‘Kritik terhadap keterbukaan bukan berarti menuduh adanya penyimpangan dalam pengadaan. Namun, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana pendistribusian seragam tersebut, apakah sudah sesuai dengan perencanaan di awal,” Pungkasnya
Terpisah, Pejabat Dinas Pendidikan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) belum bersedia memberikan hak jawabnya
Awak media utarapos.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pejabat Dinas Pendidikan untuk memberikan penjelasannya. (her)
