Lombok Timur (NTB), utarapos.com – Pengurus Wilayah (PW) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berkomitmen memperkuat kelembagaan komunitas adat sebagai bagian dari upaya memperjuangkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Sembalun, Lombok Timur. Sabtu (14/11/2026),
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Lombok Timur.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur, H. Mustafa, Ketua Pengurus Harian Wilayah (PHW) AMAN NTB Junaedi SH, Ketua Pengurus Daerah (PD) AMAN Lombok Timur Sayadi SH, Ketua PD AMAN Sembalun Robi serta para ketua komunitas adat se-Kabupaten Lombok Timur.
Ketua PHW AMAN NTB Junaedi mengatakan, Mlmelalui kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Komunitas Adat AMAN Wilayah NTB mendorong peningkatan kemampuan organisasi komunitas adat dalam memperkuat struktur kelembagaan, tata kelola organisasi, kepemimpinan adat
“Serta kemampuan masyarakat adat dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak atas wilayah adat, budaya, tradisi, dan sumber daya alamnya” ujar Junaedi di Sembalun (14/11/2026)
Junaedi juga menyebutkan, kegiatan ini sekaligus menjadi ruang strategis untuk mendorong implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
“Kehadiran regulasi daerah tersebut harus menjadi landasan nyata bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat” tegas Ketua PHW AMAN NTB
Ditegaskan oleh Junaedi. Bagi AMAN NTB, pengakuan masyarakat adat tidak boleh berhenti pada pengakuan secara administratif maupun sekadar menjadi dokumen kebijakan.
“Pengakuan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk penguatan kelembagaan adat, perlindungan wilayah adat, pelestarian budaya, serta keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka” imbuhnya tegas
Dipaparkannya, kegiatan yang dilaksanakan di Komunitas Kerama Adat Sembalun Bumbung pada tanggal 13–14 November 2026 ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan penguatan gerakan masyarakat adat di Nusa Tenggara Barat.
“AMAN NTB meyakini bahwa masyarakat adat yang kuat adalah masyarakat yang memiliki kelembagaan adat yang kokoh, identitas budaya yang terjaga, wilayah adat yang terlindungi, serta kedaulatan dalam menentukan masa depan komunitasnya” ujar Junaedi
Menurut Junaedi, adat bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan fondasi kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
“Mari bersama memperkuat kelembagaan adat dan mengawal implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 demi terwujudnya masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, bermartabat, dan sejahtera” ajaknya
![]()














