Opini– DALAM institusi pemerintahan daerah diperlukan orang-orang bertalenta dan memiliki kompetensi yang mumpuni untuk memegang kendali juru bicara (jubir) dalam rangka membangun opini, menjaga, meningkatkan, maupun mempertahankan reputasi pemerintah secara kolektif di hadapan publik. Oleh karenanya, keharusan bagi pemerintah daerah memiliki jubir untuk menjaga komunikasi yang efektif sekaligus bagian penting dari struktur komunikasi pemerintah daerah dengan fungsi sebagai kanal resmi penyampaian informasi dan pernyataan dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan media.
Sederhananya, jubir adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk tampil mewakili kepala daerah/wakil kepala daerah berikut manajemen pemerintahan daerah. Jubir ternyata tugas yang mulia dan istimewa sebab ucapan atau perilaku non verbal yang ditunjukkannya setali tiga uang, turut memengaruhi persepsi publik tentang suatu organisasi pemerintahan. Publik bisa bereaksi sangat cepat sembari memberikan penilaian pada apa yang mereka lihat dan dengar dari seorang jubir. Reaksi publik terbangun solider, lantaran adanya jalinan relasi dan interaksi antara organisasi dengan berbagai komponen stakeholders.
Pemerintah daerah memerlukan jubir dalam rangka menunjang kelancaran tugas penyampaian informasi yang akurat dan jelas berkaitan dengan kebijakan dan program berpemerintahan, menjaga citra dan kredibilitas pimpinan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah dalam arti luas.
Dalam setiap interaksi, stakeholders memerlukan informasi yang transparan, jelas, dan akurat tentang apa yang tengah dihadapi sebuah instansi pemerintahan. Keingintahuan para stakeholder akan semakin meningkat ketika suatu instansi pemerintahan menghadapi masalah, terlebih lagi jika berujung pada soal krisis. Bagi stakeholders, sekecil apapun masalah itu menjadi sesuatu yang bernilai karena mereka memiliki kepentingan. Terkadang, lantaran menutup informasi misalnya, entah karena tidak punya jubir sehingga berkembang berbagai rumor stereotip. Instansi pemerintahan seperti organisasi lainnya, memang tak ubahnya seperti makhluk hidup yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Konsekuensi logisnya, jalinan interaksi tersebut kemudian akan melahirkan konflik dalam berbagai bentuk. Dengan konteks situasi demikian, keberadaan seorang jubir dalam lembaga pemerintahan menjadi penting untuk mengembalikan situasi seperti sediakala. Pengangkatan jubir bisa jadi atas otoritas, sebaliknya, bisa jadi pula dengan pertimbangan posisi struktural. Jadi, jubir dipercayakan pada orang khusus yang menangani satu bagian khusus dalam lembaga pemerintahan daerah.
Jubir setiap kali tampil di hadapan publik untuk mewakili kepala daerah. Meskipun, terkadang dalam beberapa kesempatan, kepala daerah turut pula memberikan keterangan, namun dalam aktivitas komunikasi secara rutin, maka jubir yang senantiasa tampil di depan publik. Begitu pun dengan lembaga negara lainnya. Dari perspektif komunikasi, peran seorang jubir akan dinilai berhubungan dengan berbagai hal.
Pertama, berkaitan dengan kecekatan penguasaan suatu masalah. Idealnya, seorang jubir adalah orang yang menguasai masalah yang didukung oleh data dan fakta sebagai bukti pendukung. Artinya sebelum tampil dan menyampaikan informasi kepada publik terlebih dahulu harus mengetahui secara lengkap konteks permasalahan yang terjadi terkait instansinya. Jubir berperan menyeleksi informasi yang ada. Kemudian harus bisa meyakinkan mana informasi yang pantas disajikan menjadi informasi publik dan mana pula informasi yang tidak boleh disampaikan, tentu dengan mempertimbangkan ketentuan yang berkenaan dengan informasi publik. Dalam konteks ini jubir mesti bisa memilah informasi yang menjadi otoritasnya, begitu sebaliknya.
Kedua, seorang jubir tidak boleh mencoba berbohong atau menutup-nutupi informasi. Ia harus tampil di depan publik dengan cara-cara yang elegan dan terhormat.
Ketiga, penampilan atau bahasa tubuh seorang jubir ketika menjelaskan informasi mesti kontekstual. Artinya ketika menjelaskan suatu musibah, publik akan mengamati dan menilai, bagaimana raut mimik sang jubir ketika menyampaikan informasi itu: terlihat ikut sedih? Atau malahan tersenyum? Semua itu menjadi penting diatensi oleh seorang juru bicara.
Dengan sedemikian urgen tugas dan fungsinya dalam institusi pemerintahan daerah, maka seseorang yang dipercayakan menjadi jubir harus memahami langgam tupoksi. seperti gaya bahasa atau cara berbicara yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau pernyataan resmi dari pemerintah daerah. Ada beberapa karakteristik langgam jubir, antara lain formal dan resmi, menggunakan bahasa yang baku dan sopan, menghindari penggunaan bahasa informal, menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat, serta mengutamakan kepentingan pemerintah dan negara. Kegunaannya adalah menjaga citra dan kredibilitas pemerintah daerah, serta memastikan informasi yang disampaikan akurat dan kredibel.
Oleh Sarjono, S.I.Kom., M.Sos
Penulis adalah Anggota Divisi SDM DPP Iprahumas Indonesia
