Lombok Utara, NTB Utarapos.com – Suasana Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi pusat perhatian pada Minggu Pertama Bulan September Senin (1/9/2025),
Di saat ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Utara menggelar aksi unjuk rasa. Mereka datang dengan berbagai atribut, spanduk, dan poster yang berisi tuntutan kepada lembaga legislatif daerah KLU tersebut
Koordinator lapangan aksi, Wiramaya dari LSM Surak Agung, menyampaikan sembilan poin tuntutan utama. Tuntutan tersebut antara lain mendesak DPRD KLU untuk mengevaluasi kinerja internalnya, mengawal percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta menindaklanjuti persoalan pembangunan dermaga di Dusun Selengen, Desa Selengen.
Massa juga menyoroti persoalan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kecil yang dinilai belum mendapat perhatian serius. Mereka menuntut DPRD untuk mendorong percepatan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) dan lebih responsif dalam menanggapi keluhan warga.
Tuntutan lainnya ialah mendesak DPRD KLU agar meminta Kapolres Lombok Utara mengusut dugaan tindakan represif aparat terhadap aktivis pejuang demokrasi. Massa juga menolak rencana kenaikan tunjangan DPR RI dan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Lombok Utara.
“Semua ini adalah suara rakyat kecil. Kami minta DPRD benar-benar mendengar dan memperjuangkannya,” tegas Wiramaya.
Aksi tersebut mendapat respon langsung dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi, turun menemui massa dan menyampaikan sikap pemerintah. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan diperhatikan dan segera ditindaklanjuti, khususnya terkait dermaga di Selengen.
“Hari ini kita tutup dermaga di Selengen. Hari ini juga kita bersama DPRD, khususnya Komisi II, turun langsung. Intinya, apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan akan kita perhatikan,” ujar Kusmalahadi di hadapan massa aksi.
Menariknya, aksi ini diwarnai momen kebersamaan saat beberapa anggota DPRD KLU hadir dan duduk bersila di jalan bersama mahasiswa serta masyarakat. Ini menjadi simbol keterbukaan wakil rakyat dalam mendengarkan aspirasi yang disuarakan oleh pemuda dan masyarakat.
Meski berlangsung dengan tensi tinggi di awal, aksi berjalan tertib dan kondusif. Massa menyampaikan aspirasi dengan lantang, sementara aparat keamanan berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan.
Aksi ini menjadi catatan penting bahwa pemuda dan masyarakat Lombok Utara semakin aktif menyuarakan aspirasi publik, terutama dalam mengawal kebijakan daerah agar berpihak pada kepentingan rakyat kecil. (lai)
