OPINI, utarapos.com – STUNTING, masih menjadi problema serius di Lombok Utara. Hal ini ditunjukkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang merilis prevalensi stunting sebesar 35,9 % atau jauh di atas rata-rata nasional pada tahun yang sama. Data berbeda dirilis oleh e-PPGBM yang menunjukkan tren positif dengan penurunan hingga 17,7 persen tahun 2023. Penurunan kasus juga terjadi setahun kemudian dengan 15,98 persen (Februari 2024) atau menurun sebesar 1,72 persen dari tahun sebelumnya. Hasil penurunan ini salah satunya didukung intervensi yang cukup signifikan dari upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPS). Pertanyaannya, apakah strategi PPS yang ditempuh sudah tepat sasaran?
Program PPS di Lombok Utara banyak ditopang oleh inovasi lintas sektoral dengan menerapkan “Inovasi 4G”, mencakup Gerakan Intervensi Regulasi, Gerakan Intervensi Aksi, Gerakan Kolaborasi Aksi, dan Gerakan Kampanye Stunting. Pendekatan yang terbukti berhasil menurunkan angka stunting secara konsisten. Ada pula program ‘Pekan Pagi’ yang mendorong pencatatan digital berbasis wilayah untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Berikutnya GENTONG MAS TB (Gerakan Gotong Royong Masyarakat Pembasmi TBC) yang menitikberatkan pada peran komunitas dalam mengurangi dampak penyakit menular yang berhubungan dengan status gizi anak.
Syahdan, tidak berhenti sampai di situ, ada inisiatif juga BUNZILAH (Kebun Gizi Sekolah), DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), hingga gerakan GEMPITA PENA (Gerakan Keluarga Mengukur Pita LiLA Pemenang Sayang Anak). Beberapa pola ini menunjukkan bagaimana intervensi berbasis komunitas mampu memberdayakan keluarga dalam mendeteksi dini risiko gizi buruk. Keberhasilan inovasi-inovasi ini memberi sinyal kuat bahwa strategi PPS Lombok Utara tidak hanya berjalan sesuai target tapi juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
Kendatipun demikian, beberapa catatan kritis dari penerapan pendekatan di atas perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, konsistensi pelaksanaan PPS di semua desa di Lombok Utara masih menjadi tantangan. Pasalnya, tidak semua wilayah memiliki tenaga kader dengan kualitas yang sama ataupun fasilitas kesehatan yang memadai. Kedua, keberlanjutan program berpotensi terhambat jika tidak ditopang oleh pendanaan yang stabil dan dukungan kebijakan jangka panjang. Ketiga, intervensi berbasis teknologi digital seperti ‘Pekan Pagi’ masih menghadapi kendala literasi digital dan infrastruktur internet di pedesaan. Jika sejumlah tantangan ini tidak segera dijawab maka capaian yang ada terancam stagnasi.
Memang, secara keseluruhan, realita intervensi PPS Lombok Utara dapat dinilai tepat arah dan berhasil memberikan hasil yang signifikan. Namun, keberhasilan ini belum bisa menjadi alasan untuk berpuas diri. Artinya diperlukan penguatan aspek keberlanjutan, pemerataan kualitas kader desa, serta investasi infrastruktur digital agar inovasi tidak hanya berhenti sebagai proyek jangka pendek. Dus, target nasional penurunan stunting bukan sekadar mimpi, melainkan realistis bisa dicapai.
