Lombok Utara (NTB), Utarapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan DPRD dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang setempat, Jumat (12/9/2025).
Rapat yang dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, ST, MT, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan Kepala Perangkat Daerah KLU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD KLU Agus Jasmani.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Jasmani, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah bekerja keras dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan demi terwujudnya Lombok Utara yang semakin maju.
Menurutnya, penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi tonggak penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Kesepakatan ini menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam.
Penandatangan KUA-PPAS tersebut menunjukkan Pemda dan DPRD KLU berkomitmen menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi aktual serta memastikan program prioritas daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Fokus utama dokumen kesepakatan KUA-PPAS Perubahan tersebut meliputi program-program pembangunan yang menyentuh aspek infrastruktur dasar, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga aspek penguatan ekonomi daerah.
Rapat paripurna yang berlangsung tertib dan khidmat tersebut menegaskan terjalin eratnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan. Dengan dokumen kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan orientasi pembangunan Lombok Utara dapat lebih terarah, transparan, dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat. (lai)
