Lombok Utara,(NTB) Utarapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, bertempat di ruang sidang DPRD KLU, Selasa, (23/9/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Made Kariasa, S.Pd.H., dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, ST.,MT, jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan catatan kritis, masukan, dan harapan agar perubahan APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya langkah tegas terhadap proyek pembangunan yang belum tuntas, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta upaya serius dalam penanganan kemiskinan. Fraksi ini juga menekankan pentingnya pemerataan penurunan kemiskinan di setiap kecamatan serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.
Sedangkan Fraksi Gerindra menekankan perlunya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, pengendalian inflasi, serta penguatan program ketahanan pangan. Fraksi ini juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pelosok desa, dukungan bagi pelaku UMKM, serta pengendalian harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat dalam hal ini H Burhan M Nur menilai perubahan APBD 2025 harus diarahkan pada belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Fraksi Demokrat menekankan perlunya langkah konkret untuk mengejar target pendapatan asli daerah yang masih jauh dari capaian serta memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif” imbuhnya
Selain itu, fraksi-fraksi lainnya seperti Fraksi Golkar, Fraksi PNI, serta Fraksi Gabungan: PBB, PKB, dan Keadilan Nasional, yang pandangan umumnya disampaikan oleh Zakaria Abdillah, S.Hi., turut memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah.
Berbagai saran dan catatan dari fraksi-fraksi DPRD ini diharapkan dapat menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan Rancangan Perubahan APBD 2025, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, berpihak kepada masyarakat, serta mendorong kemajuan Lombok Utara di berbagai sektor. (lai)
