Mataram (NTB), Utarapos.com – Aroma panas menjelang Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) kian terasa.
Syahdan, kali ini ternyata bukan soal persaingan antar kandidat, melainkan peringatan keras dari dua pakar komunikasi kampus negeri terbesar di NTB terkait potensi konflik kepentingan jika ketua PWI merangkap jabatan publik.
Pakar pertama, ialah Prof. Dr. H. Kadri, M.Si, Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Mataram, yang angkat bicara. Ditegaskan Kadri bahwa pimpinan organisasi profesi jurnalis seperti PWI seharusnya steril dari jabatan publik. Pasalnya, posisi itu rawan menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam konteks relasi antara media dan pemerintah.
“Ketua PWI sebaiknya tidak menjabat pada posisi jabatan publik mana pun. Ini prinsip etika yang penting. Apalagi pemerintah daerah seringkali menjadi objek pemberitaan media,” ujar Prof Kadri, Kamis (31/7/2025), saat dimintai pandangannya memgenai pelaksanaan Konferprov PWI NTB yang dijadwalkan berlangsung pada 2–3 Agustus 2025.
Menurutnya, rangkap jabatan berpotensi mencederai independensi jurnalis dan bisa merusak kepercayaan publik terhadap organisasi profesi wartawan. Ia bahkan meminta agar semua pihak di internal PWI NTB menjadikan momen Konferprov sebagai titik tolak memperkuat profesionalisme dan integritas.
“Jangan sampai lembaga sebesar PWI kehilangan wibawanya hanya karena ketuanya sulit menjaga jarak dari kekuasaan,” imbaunya.
Senada dengan Kadri, Dr. Agus Purbathin Hadi, akademisi sekaligus pakar komunikasi Universitas Mataram, menyoroti pentingnya netralitas dalam tubuh PWI. Ia menekankan agar figur ketua yang terobsesi terhadap tampuk kepemimpinan PWI mesti bebas dari jabatan publik adalah syarat mutlak untuk menjaga independensi lembaga.
“Isu netralitas bukan hanya soal persepsi, tetapi soal kredibilitas jurnalisme itu sendiri. Ketua PWI harus steril dari jabatan publik agar tidak menimbulkan kecurigaan, apalagi dalam situasi sosial-politik yang sensitif,” tegasnya.
Agus Purbathin menyampaikan pandangannya inu menyusul mencuatnya isu salah satu kandidat Ketua PWI NTB aktif menjabat sebagai pejabat publik di lingkup pemerintahan daerah. Ia menilai perlunya langkah tegas yang harus diambil sebelum pemilihan berlangsung.
“Idealnya, calon ketua yang menduduki jabatan publik sebaiknya mengundurkan diri atau minimal mengajukan cuti panjang yang bersifat nonaktif dari jabatannya,” pintanya.
“Kalau pun tidak, maka harus ada pakta integritas yang jelas dan terbuka kepada publik tentang semua potensi konflik kepentingan yang ada,” tambahnya
Lebih lanjut, Agus Purbathin lantas mengusulkan agar PWI NTB membangun mekanisme pengawasan internal yang ketat terhadap potensi penyalahgunaan jabatan, termasuk transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program kerja.
“Ini bukan soal personal, tapi soal menjaga kredibilitas organisasi yang menaungi ratusan jurnalis di daerah ini. Sekali citra PWI rusak karena konflik kepentingan, akan sulit membangunnya kembali,” tandasnya.
Lokawacana kontekstualusasu memanasnya situasi menjelang konferprov juga tidak luput dibedah para pakar. Pasalnya, Konferprov PWI NTB 2025 diprediksi menjadi salah satu yang paling dinamis dan penuh sorotan dalam sejarah organisasi wartawan di wilayah NTB.
Pemicunya, selain karena munculnya wajah baru yang turut meramaikan bursa dengan mencalonkan diri, sejumlah isu strategis seputar masa depan pers di NTB dan relasi dengan pemerintah daerah turut menjadi belantika perbincangan hangat para pakar dan stakeholder terkait.
Topik yang tak luput menjadi sorotan terkait isu kandidat yang aktif sebagai pejabat publik pun menjadi bahan diskusi di kalangan wartawan senior. Beberapa di antaranya bahkan secara terbuka menyatakan keberatannya jika PWI dipimpin oleh sosok yang beririsan langsung dengan kekuasaan di panggung kelembagaan eksekutif.
“Bagaimana kita bisa kritis kepada pemerintah, kalau Ketua kita sendiri bagian dari sistem pemerintah?,” kata salah seorang jurnalis senior NTB yang enggan diwartawakan namanya.
Dus, topik lain yang tak kalah seksi menjadi sorotan tajam berkenaan dengan tuntutan etika dan profesionalisme. Hal ini mengacu pada pandangan dua pakar komunikasi di atas yang dinilai bukan tanpa dasar.
Dalam sejumlah kode etik jurnalis dan organisasi profesi seperti PWI, prinsip independensi dan bebas dari kepentingan politik atau jabatan publik selalu menjadi pilar utama. Tujuannya sederhana, agar jurnalisme tetap menjadi pengawal demokrasi yang bisa dipercaya publik.
Dinamika tersebut juga mencerminkan keresahan sebagian kalangan terhadap pergeseran nilai dalam organisasi profesi yang mestinya menjadi benteng kebebasan pers dan penegakan etika jurnalistik.
Kini, semua mata tertuju pada agenda Konferprov PWI NTB yang akan digelar awal Agustus mendatang. Akankah seruan dua pakar komunikasi ini diindahkan? Ataukah publik akan kembali menyaksikan kompromi antara idealisme profesi dan kepentingan jabatan?
Waktu akan menjawab. Tapi satu hal pasti bahwa peringatan yang berasal dari akademisi tersebut telah menempatkan standar baru dalam kontestasi kepemimpinan di tubuh organisasi wartawan terbesar di NTB ini. (red)
