Musi Rawas (Sumsel), utarapost.com – Mendengar rintihan tenaga honorer yang gagal masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu lantaran tak masuk dalam database, Ketua DPRD Musi Rawas (Mura) Firdaus Cik Olah sempat meneteskan air mata.
Rintihan tenaga honorer tersebut disampaikan pada audiensi ratusan honorer di lingkungan Pemkab Mura dengan bupati, yang difasilitasi Ketua DPRD Firdaus Cik Olah, di ruang rapat paripurna DPRD Musi Rawas, Rabu (17/9/2025).
Ratusan tenaga honorer dari instansi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tersebut meminta kepada Pemkab Musi Rawas agar memperjuangkan nasib mereka, untuk bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Salah seorang tenaga honorer Herda, yang telah mengabdi 10 tahun 3 bulan di RS Sobirin mengatakan, keluarnya regulasi bahwa honorer yang diangkat menjadi paruh waktu adalah yang masuk dalam database, membuat mereka gagal menjadi PPPK paruh waktu.
Buntut dari kegalauan tersebut, mereka secara patungan berinisiatif berangkat ke Jakarta menemui MenPAN -RB.
“Karena hasil patungan tidak mencukupi untuk berangkat semua, akhirnya hanya mengutus Tiga orang perwakilan,” katanya.
Menurutnya, jika regulasi tidak diubah, maka akan banyak PHK massal.
“Untuk itu kepada Pemkab Musi Rawas tolonglah berupaya memperjuangkan nasib Kami. Sebagaimana seperti daerah lain, yang mana bupati bahkan Gubernurnya datang langsung ke Menpan RB, untuk memperjuangkan nasib tenaga honor yang tidak masuk PPPK,” katanya.
Dia juga mengatakan, pada pertemuan pihaknya dengan pihak Menpan RB, pihak Menpan RB mengharapkan ada pemerintah daerah juga yang mendorong keinginan mereka dan tidak me-rumahkan-nya.
Hal serupa dikatakan Hani Oktaviani, seorang TKS murni Puskesmas rawat inap Megang Sakti. Dirinya sudah 10 tahun lebih mengabdi di Puskesmas rawat inap Megang Sakti. Hujan petir, siang dan malam serta dalam kondisi apapun mereka tetap bekerja untuk mengabdikan sebagai TKS murni di Puskesmas rawat inap.
Bahkan saat covid 19 beberapa waktu lalu, mereka adalah garda terdepan, sekarang harapan untuk menjadi PPPK harus kandas, dikarenakan regulasi yang ada.
“Tolonglah pak, tolong, bahkan Kami kalah dengan yang baru dua tahun mengabdi tapi terdaftar pada database dan masuk menjadi PPPK, Pak,” katanya sambil terisak.
Dikatakan Hani, mereka ada dan benar benar ada mengabdikan diri di Pemkab Musi Rawas.
“Kami ini benar-benar ada pak, dan kami benar-benar mengabdi untuk Musi Rawas ini,” katanya
Mendengar keluh kesah dari para honorer tersebut, Ketua DPRD Firdaus Cik Olah terlihat tak kuasa menahan air matanya. Terlihat sesekali tangannya menyeka air mata menggunakan tisu.
Dikatakan Firdaus Cik Olah, dirinya siap memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dari para honorer ini, tentunya sebatas kapasitasnya sebagai ketua DPRD Musi Rawas.
“Berhasil atau tidak itu proses, tapi harus ada tindakan kita terhadap mereka. Terus terang Saya miris mendengarnya. Apalagi ada honorer yang usianya 54 tahun,” kata Firdaus Cik Olah.
Ditambahkan Firdaus, mereka telah mengabdi untuk Musi Rawas, maka sangat patut dan wajib Kita perjuangkan nasib mereka.
“Sayang palunya ada di pusat, sehingga ada keterbatasan untuk menetapkan keputusan. Jika palunya ada di daerah, palunya ada di saya, Saya ketukan langsung palunya,” kata dia
Untuk itu, Dia mengajak Sekda Musi Rawas dan seluruh tenaga honorer untuk tidak lagi mengingat masa lalu, tapi bagaimana kita memperjuangkan nasib kedepan.
“Kepada siapa lagi mereka ini mengadu, kalau bukan kepada kita. Jika kita mendiamkan diri, bearti sama saja kita membunuh rakyat kita sendiri,” katanya.
Firdaus Cik Olah juga mengatakan semestinya Bupati Ratna Machmud ada saat audiensi ini, guna mendengar langsung apa yang menjadi harapan mereka.
“Semestinya Ibu Bupati ada di tengah kita saat ini. Mereka sudah mengabdi,artinya wajar kita memperjuangkan mereka,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan dan keprihatinan Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah memperjuangkan nasib para tenaga honorer ini, dirinya siap membiayai dua orang utusan untuk bersama dirinya kembali menghadap ke Menpan RB, bahkan langsung ke DPR RI.
“Tadi Sekda sanggup memfasilitasi secara mandiri dua orang utusan untuk kembali menghadap Menpan RB, maka Saya juga memfasilitasi dua orang utusan perwakilan honorer,”katanya.
Dalam audiensi tersebut disimpulkan bahwa seluruh tenaga honorer yang lebih dua tahun mengabdi, akan diperjuangkan untuk menjadi calon P3K.
Kemudian setelah rapat Menpan RB dengan seluruh Sekda dan kepala BKPSDM se Indonesia pada tanggal 19 September mendatang, akan dilakukan pertemuan kembali di kantor DPRD Musi Rawas untuk membahas hasil rapat di Menpan RB tersebut.Kemudian langkah selanjutnya, kembali menghadap Mempan RB bersama utusan perwakilan honorer didampingi Sekda dan Ketua DPRD Musi Rawas.
Sementara, Sekda Musi Rawas, Ali Sadikin mengatakan terkait persoalan tenaga honorer yang tidak masuk dalam calon PPPK paruh waktu ini sudah ditanggapi Pemkab Musi Rawas dengan cara berkirim surat ke Menpan-RB yang isinya memohon agar honorer yang ikut CPNS dan tidak lulus serta akunnya terkunci agar bisa dimasukan ke PPPK paruh waktu. Kemudian Honorer yang sudah 2 tahun lebih, tapi tidak masuk database agar diterima sebagai calon PPPK paruh waktu.
“Surat dikirimkan tersebut ditandatangani oleh bupati langsung,” katanya.
Ditambahkan dia, dirinya juga siap untuk menanggung dua orang perwakilan untuk berangkat kembali ke Menpan-RB. (mus)
